Pedagang Kecil dan Warteg Temui Jokowi, Ini Keluhan dan Tuntutan yang Disampaikan

JAKARTA, KOMPAS.com- Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) bersama dengan asosiasi pedagang lainnya telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu (15/9/2021).

Mereka menyampaikan sederet keluhan.

"Alhamdulillah dalam pertemuan kami dengan Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Rabu, 15 September 2021 di Istana Negara, bersama asosiasi pedagang lainnya, Presiden telah mendengarkan keluhan kami dan akan segera merealisasikan tuntutan kami," ujar Ketua Kowantara, Mukroni melalui keterangan tertulis, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: PPKM Diperpanjang Lagi, Dine In Jadi 60 Menit hingga PKL-Warteg Dapat BLT Rp 1,2 Juta

Adapun keluhan yang disampaikan kepada Presiden di antaranya stimulus air dan listrik serta membuka akses permodalan dengan bunga yang rendah bagi para warteg dan pedagang kecil lainnya yang selama ini sulit didapatkan.

Mukroni mengatakan, mereka meminta subsidi biaya hidup sehari-hari seperti listrik, air, telepon, sembako dan kebutuhan lain yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

Sebab merekalah yang terkena imbas pandemi paling besar.

"Akibat sulitnya akses permodalan yang kondisi pandemi Covid-19, maka perlunya pemerintah mengeluarkan regulasi yang mempermudah untuk UMKM dalam hal ini warteg-warteg dimudahkan untuk memperoleh akses permodalan denga bunga yang terjangkau," kata dia.

Mereka pun meminta peniadaan cicilan pinjaman kendaraan di bank milik negara maupun swasta, lembaga keuangan non-perbankan, Pegadaian dan atau sejenisnya, hingga satu tahun ke depan.

Baca juga: Ini Syarat Penerima BLT untuk PKL dan Warteg Sebesar Rp 1,2 Juta

Tuntutan lainnya adalah pemutihan BI checking dan bunga tertunggak yang ditanggung para UMKM dan sektor informal yang terdampak pandemi Covid-19 lebih dari 1 tahun.

"Mempermudah dan memperluas akses permodalan bagi para pelaku usaha rakyat kecil, UMKM dan informal di seluruh Indonesia dengan memperlonggar persyaratan, baik dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPDB KUMKM RI, Program Kemitraan BUMN/BUMD, lembaga pembiayaan kementerian, serta lembaga keuangan pemerintah lainnya," ujar Mukroni.

Pemerintah telah meluncurkan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung (BTPKLW).

Bantuan untuk sektor usaha mikro dengan pagu sebesar Rp 1,2 triliun ini akan disalurkan bagi 1 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing akan mendapatkan Rp 1,2 juta.

Baca juga: BLT Rp 1,2 Juta Cair, PKL dan Pemilik Usaha Warung di Medan Dapat Jatah Pertama

Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan tersebut langsung ke masyarakat.

Penyaluran bantuan oleh TNI dan Polri ini dilakukan melalui sistem aplikasi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penerima bantuan ini secara spesifik menyasar kabupaten dan kota yang terkena PPKM level 4 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 27 dan Nomor 28 Tahun 2021.

Para penerima bantuan adalah PKL dan warung yang belum mendapatkan bantuan melalui skema Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).