Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Bantuan Komnas HAM, Eks Karyawan Merpati: Kami Ingin Kejelasan Hak Pesangon

Kompas.com - 16/09/2021, 17:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Paguyuban Pilot Eks Merpati (PPEM), yang juga mewakili karyawan eks Merpati menyambangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meminta bantuan guna mendapatkan hak pesangon mereka yang selama ini belum dipenuhi oleh perusahaan.

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) atau maskapai Merpati belum memenuhi hak-hak eks karyawannya, berupa cicilan kedua uang pesangon dari 1.233 pegawai senilai Rp 318,17 miliar dan hak manfaat pensiun berupa solvabilitas (Dana Pensiun Merpati dalam likuidasi) dari 1.744 pensiunan sebesar Rp 94,88 miliar.

Salah satu eks pilot Merpati, Eddy Sarwono mengatakan, pada tahun 2013, setelah 35 tahun bergabung di maskapai pelat merah tersebut, dirinya memasuki masa purna bakti. Namun, dengan alasan kesulitan keuangan, pembayaran pesangon tidak penuh, pihak manajemen Merpati pun memintanya untuk menunggu pembayaran sisanya.

Baca juga: Pesangon Tak Jelas, Eks Karyawan Merpati Kerja Jadi Driver Ojol hingga Kuli Bangunan

Sayangnya, hingga saat ini pesangon Eddy dan karyawan eks Merpati lainnya belum juga dibayarkan secara penuh. Setelah berkali-kali meminta kejelasan ke pihak manajemen, bahkan ke pihak pemerintah sebagai pemegang saham, akhirnya eks pilot dan karyawan Merpati berusaha mendapatkan haknya dengan meminta bantuan Komnas HAM.

"Kami para eks karyawan tidak mengharapkan tanda jasa, kami hanya memohon perhatian dari pemerintah. Kami hanya ingin kejelasan tentang hak-hak kami sebagai eks karyawan untuk menunjang hidup di masa tua kami," ungkap Eddy dalam konferensi pers virtual usai bertemu pihak Komnas HAM, Kamis (16/9/2021).

Ia menceritakan, pada awalnya sudah mulai ada kejelasan pelunasan hak-hak eks pilot dan karyawan Merpati seiring dengan perusahaan dinyatakan berhenti beroperasi pada 2014 lalu. Pada Surat Pengakuan Utang (SPU) kala itu, pesangon dijanjikan akan dilunasi pada 2018, namun tak juga terealisasi.

Eddy bilang, hal itu terjadi lantaran sebelum masa jatuh tempo pembayaran sisa pesangon sesuai SPU, salah satu vendor Merpati mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri Surabaya. Pada 14 November 2018 hasil sidang menganulir SPU tersebut.

"Sayangnya dalam sidang tersebut, dinyatakan bahwa SPU kami diklasifikasikan sebagai pesangon biasa, bukan yang harus dihahulukan. Di sisi lain, (pelaksanaan) keputusan sidang tersebut juga tidak punya batas yang pasti," ungkapnya.

Sementara itu, Dana Pensiun Merpati juga dibubarkan oleh Direktur Utama Merpati pada saat itu. Namun, hingga saat ini tidak ada kejelasan kapan penjualan aset-aset dana pensiun diselesaikan, sehingga para pensiunan pun harus terus menunggu hal yang tidak pasti.

"Tim likuidasi sudah beberapa kali berganti, tapi aset-aset dana pensiun tidak juga dijual," kata Eddy.

Baca juga: Nasib Maskapai Penerbangan Indonesia di Tengah Pandemi

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ekonomi Jawa Tengah Diprediksi Tumbuh 5,3 Persen, Didorong Investasi dan Konsumsi

Ekonomi Jawa Tengah Diprediksi Tumbuh 5,3 Persen, Didorong Investasi dan Konsumsi

Whats New
Saham Sektor Teknologi Catatkan Kenaikan Paling Tinggi Awal 2023, Ini Katalisnya

Saham Sektor Teknologi Catatkan Kenaikan Paling Tinggi Awal 2023, Ini Katalisnya

Whats New
Soal Jalan Berbayar, Bos Bluebird: Kalau Bisa Taksi Digratiskan

Soal Jalan Berbayar, Bos Bluebird: Kalau Bisa Taksi Digratiskan

Whats New
8 Penyakit Kritis yang Biaya Rawat Inapnya Ditanggung Asuransi

8 Penyakit Kritis yang Biaya Rawat Inapnya Ditanggung Asuransi

Whats New
Airlangga Sebut RI Tak Akan Setop Ekspor Sawit ke Eropa

Airlangga Sebut RI Tak Akan Setop Ekspor Sawit ke Eropa

Whats New
Kurangi Konsumsi Listrik, Perusahaan Wajib Bangun Infrastruktur Green Data Center

Kurangi Konsumsi Listrik, Perusahaan Wajib Bangun Infrastruktur Green Data Center

Rilis
Strategi Anak Usaha ABM Investama Perkuat Ekosistem Logistik Nasional

Strategi Anak Usaha ABM Investama Perkuat Ekosistem Logistik Nasional

Rilis
Larang Minyakita Dijual Online, Kemendag Turunkan 6.678 Tautan Toko 'Online'

Larang Minyakita Dijual Online, Kemendag Turunkan 6.678 Tautan Toko "Online"

Whats New
Program Kartu Prakerja Gelombang 48 Belum Dimulai, PMO: Baru Sekadar Daftar Akun

Program Kartu Prakerja Gelombang 48 Belum Dimulai, PMO: Baru Sekadar Daftar Akun

Whats New
Januari 2023, Penjualan Eceran Diprediksi Tumbuh 1,7 Persen secara Tahunan

Januari 2023, Penjualan Eceran Diprediksi Tumbuh 1,7 Persen secara Tahunan

Whats New
Dukung Promosi UMKM, GoSend Sediakan Wadah Komunitas Best Seller GoSend

Dukung Promosi UMKM, GoSend Sediakan Wadah Komunitas Best Seller GoSend

Whats New
Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, INACA Minta Keamanan Penerbangan Ditingkatkan

Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, INACA Minta Keamanan Penerbangan Ditingkatkan

Whats New
Kartu Prakerja Diperkenalkan Lagi di Forum PBB, Disebut Berdampak Positif untuk Kesejahteraan

Kartu Prakerja Diperkenalkan Lagi di Forum PBB, Disebut Berdampak Positif untuk Kesejahteraan

Whats New
Kementan Fokus Tuntaskan Arahan Presiden Tanam 1 Juta Batang Kelapa Sesuai Target

Kementan Fokus Tuntaskan Arahan Presiden Tanam 1 Juta Batang Kelapa Sesuai Target

Smartpreneur
Indonesia dan Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

Indonesia dan Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+