Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Jamin Aset Negara Masih Lebih Besar daripada Utang

Kompas.com - 18/09/2021, 01:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Mundhi Saptono mengatakan bahwa aset negara Indonesia masih aman jika dibandingkan dengan kewajiban.

Ia merinci bahwa jumlah aset negara berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 audited mencapai Rp 11.098,67 triliun atau naik Rp 631,14 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 10.460,5 triliun.

“Bahkan dari 2016 kita mengalami kenaikan jumlah aset yang luar biasa karena adanya revaluasi atau penilaian kembali atas Barang Milik Negara (BMN)," jelas Mudhi dilansir dari Antara, Sabtu (18/9/2021).

"Ini kita lakukan di 2017 dan 2018, kemudian kami perbaiki di 2019 dan 2020 sehingga dapat angka aset itu,” kata Mundhi lagi.

Baca juga: Daftar 7 BUMN Terbesar di Indonesia dari Sisi Aset, Siapa Juaranya?

Ia merinci aset negara tersebut terdiri dari tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan. Sementara itu, runway bandara, terminal bus, dan terminal di pelabuhan juga merupakan barang milik negara.

Sementara itu, kewajiban negara berdasarkan laporan yang sama mencapai Rp 6.626,4 triliun yang didominasi kewajiban jangka panjang.

Meskipun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5.740,2 triliun, nilai kewajiban negara Indonesia masih aman karena lebih rendah dibandingkan aset negara.

“Aset atau BMN kita masih sangat aman dibandingkan kewajiban kita. Jadi kalau kita melihat kewajiban kita seperti utang, kita juga harus melihat aset kita,” imbuhnya.

Baca juga: 7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Di antara negara-negara lain, ia mencontohkan aset negara Indonesia masih lebih besar dibandingkan Singapura.

Kementerian dengan aset terbesar

Mundhi Saptono juga memaparkan enam kementerian dan lembaga dengan nilai Barang Milik Negara (BMN) paling besar berdasarkan Laporan Keuangan (LKPP) Pemerintah Pusat 2020 audited.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+