Kompas.com - 23/09/2021, 12:02 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021). Dok. Kementerian KeuanganMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, defisit APBN mencapai Rp 383,2 triliun hingga akhir Agustus tahun 2021.

Defisit tersebut setara dengan 2,32 persen dari PDB. Realisasi defisit ini masih lebih rendah dari target pemerintah tahun 2021 sebesar 5,7 persen dari PDB.

"Posisi APBN pada Agustus adalah defisit dalam APBN kita adalah Rp 383,2 triliun atau 2,32 persen dari PDB. Jangan lupa bahwa di UU APBN, defisit itu di 5,7 persen dari GDP. Primary balance kita di Rp 170 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, defisit anggaran terjadi lantaran belanja negara lebih besar dibanding pendapatan negara. Meski, seluruh komponen pendapatan negara sudah berada pada zona hijau dan membaik sejak semester I 2021.

Pendapatan Negara

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini menjelaskan, pendapatan negara sampai Agustus 2021 mencapai Rp 1.177,6 triliun dari target APBN Rp 1.743,6 triliun.

Pendapatan negara sudah mencapai 67,5 persen terhadap target APBN atau tumbuh 13,9 persen dibanding periode yang tahun lalu (year on year/yoy). Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan penerimaan negara ditopang oleh realisasi positif dari pajak, bea cukai, maupun PNBP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penerimaan negara dari sisi pajak sudah mencapai Rp 741,3 triliun atau 60,3 persen dari target UU APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Pajak tersebut meningkat 9,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Untuk pajak terjadi kenaikan yang cukup baik. Inilah yang memberikan bacaan positif dari penerimaan pajak yang membaik dari situasi tahun lalu. Kita lihat sejak kuartal II 2021 bulan Juli menggambarkan masih resilience meski tertahan oleh Delta," ucap Sri Mulyani.

Penerimaan bea dan cukai juga meningkat 30,4 persen mencapai Rp 158 triliun. Di bulan sebelumnya, penerimaan dari bea dan cukai mencapai Rp 141,2 triliun. Capaian ini sudah 73,5 persen dari pagu anggaran Rp 215 triliun.

Baca juga: Perdagangan RI dengan AS Surplus, tetapi Masih Defisit dengan China di Agustus 2021

Sementara itu, PNBP meningkat 19,6 persen mencapai Rp 277,7 triliun. Angka ini sudah 93,1 persen dari pagu Rp 298,2 triliun.

"Bea cukai masih menunjukkan perbaikan terutama didukung oleh penerimaan bea keluar kita, realisasinya Rp 158 triliun dari target Rp 215 triliun atau 73,5 persen," beber Sri Mulyani.

Belanja Negara

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkap, belanja negara hingga semester I 2021 mencapai Rp 1.560,8 triliun dibanding bulan sebelumnya Rp 1.368 triliun. Realisasinya naik 1,5 persen dibanding tahun lalu (year on year/yoy). Angkanya setara dengan 56,8 persen dari target Rp 2.750 triliun.

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp 1.087,9 triliun atau 55,7 persen dari pagu Rp 1.954,5 triliun. Realisasi ini naik sebesar 10,9 persen secara tahunan (yoy).

Belanja pemerintah pusat Rp 1.087,9 triliun terdiri dari belanja K/L Rp 628,6 triliun atau 60,9 persen dari pagu Rp 1.032 triliun dan belanja non K/L Rp 459,3 triliun atau 49,8 persen dari pagu Rp 922,6 triliun.

"Kenaikan belanja disebabkan karena pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat maupun dunia usaha. Tapi belanja non K/L -0,9 persen (yoy) terutama karena THR pensiun dan subsidi energi," ucap Ani.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 472,9 triliun atau turun 15,2 persen. TKDD terdiri dari transfer ke daerah Rp 429,2 triliun atau -15 persen dan dana desa Rp 43,7 triliun atau -17 persen.

"Komponen yang masih tumbuh positif dari TKDD adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, tumbuh 0,1 persen. Terdapat 52 daerah yang belum memenuhi syarat salur untuk DAU dan 118 daerah untuk DBH," jelas Ani.

Adapun pembiayaan sudah terealisasi Rp 528,9 triliun atau 52,6 persen dari pagu Rp 1.006,4 triliun. Pembiayaan anggaran ini -20,6 persen (yoy)

"Kalau pembiayaan untuk investasi meningkat, dari target Rp 187,1 triliun di mana Rp 61,8 triliun sudah realisasi atau 33,5 persen," pungkas Ani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.