Kompas.com - 05/10/2021, 14:12 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah, bantuan pemerintah, bantuan karyawan ShutterstockIlustrasi gaji, rupiah, bantuan pemerintah, bantuan karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa manfaat program JHT sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 masih tetap berlaku.

Sedangkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) baru akan diimplementasikan pada tahun 2022.

Dalam Permenaker 19/2015, manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan.

Manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja sehingga manfaat JHT yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih besar.

Baca juga: Kemenaker Pastikan Pekerja Terkena PHK Masih Bisa Cairkan Dana JHT

Jika peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun dimungkinkan, dengan syarat telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun dan manfaat yang diambil pun maksimal 30 persen dari jumlah JHT yang bersangkutan.

"Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, melalui keterangan persnya, Selasa (5/10/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menjelaskan, secara filosofis, JHT merupakan program jaminan sosial jangka panjang (long-term) yang menjadi jaring pengaman pekerja/buruh ketika memasuki masa pensiun, pekerja tidak bisa bekerja kembali karena cacat total tetap sebelum pensiun, atau meninggal dunia.

Sedangkan jaring pengaman yang bersifat jangka pendek, dalam hal ini berhenti bekerja, saat ini sudah tersedia program JKP.

Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya yang saat ini dikhususkan untuk membantu perumahan bagi pekerja/buruh. Manfaat tambahan tersebut upaya mengatasi masalah backlog perumahan yang menjadi fokus pemerintah.

Baca juga: 4 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan JHT

"Pemerintah terus berupaya agar seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan benar-benar memberi manfaat bagi pesertanya. Kami terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk berinovasi dalam mengembangkan manfaat, pelayanan maupun cakupan kepesertaan. Pemerintah tentu sangat berharap agar seluruh manfaat jaminan sosial dapat benar-benar memberikan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh," ujarnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Kemnaker menepis bahwa para pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat mengklaim JHT mulai tahun depan.

Namun nantinya pada tahun tersebut, para pekerja/buruh yang di-PHK akan mendapatkan uang bulanan di dalam program JKP dengan memberikan pelatihan serta memudahkan pencarian kerja kembali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.