Pemerintah Khawatir Sanksi Blacklist pada Perusahaan Akan Ganggu Investasi

Kompas.com - 15/10/2021, 13:16 WIB
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih Ombudsman RIAnggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengungkapkan, pemerintah kerap cemas dengan sanksi kepada perusahaan berupa masuk ke dalam daftar hitam (blacklist) dapat mengganggu investasi.

Hal ini ia sampaikan dalam webinar virtual bertajuk Daftar Hitam bagi Persekongkolan Tender, yang dihelat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Sering kali orang menganggap seperti sanksi blacklist itu merugikan investasi. Saya enggak tahu kenapa, insight ini seperti merata. Hampir kalau saya ngobrol dengan banyak pihak di pemerintahan itu selalu ada kecemasan sanksi itu takut mengganggu investasi. Sepertinya, doktrin untuk merelaksasi iklim usaha agar lebih baik di-accept agak bias," ujar Alamsyah, Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Ombudsman Soroti OSS Berbasis Risiko Belum Siap Diterapkan di Daerah

Menurut dia, penerapan sanksi tersebut diperlukan untuk menjaga iklim usaha yang baik.

KPPU pun kerap mendapat teguran agar tidak memberikan sanksi yang berat kepada perusahaan yang melanggar.

"Saya merasa, perlu penerapan sanksi untuk membangun iklim usaha yang baik. Belakangan saya sering dengar juga, KPPU jangan terlalu keras, bisa mengganggu investasi," ujar Alamsyah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena tanpa penerapan sanksi yang tegas, indeks daya saing di Indonesia justru menurun.

"Menurut saya sesat pikir, justru kita sekarang itu indeks daya saing kita itu turun. Karena salah satu pengabaian kita untuk membikin satu governance dalam daya saing yang baik. Salah satunya sektor pengadaan," imbuh dia.

Baca juga: Ombudsman RI Catat Pengaduan Terkait Pertambangan Naik 100 Persen di 2020

Alamsyah mengatakan, sejak 2017-2021, aduan ke Ombudsman kebanyakan bersifat malaadministrasi.

Sebesar 52 persen aduannya merupakan penyimpangan prosedur. Rata-rata aduan tersebut banyak terjadi di pemerintahan daerah (pemda).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.