Jokowi Ungkap Ruwetnya Urus Izin Pembangkit Listrik di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti proses perizinan terkait pembangkit listrik yang masih berbelit-belit.

Jokowi mengaku mendapatkan banyak keluhan terkait birokrasi yang berbelit ini. Untuk mengurus izin pembangkit listrik, Jokowi menyebut ada yang mengadu butuh waktu hingga 7 tahun.

Hal ini menjadi perhatian kepala negara agar proses yang berbelit ini tidak terjadi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: BUMN Sakit Disuntik PMN, Jokowi Geram: Maaf, Terlalu Enak Sekali

“Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi, ruwetnya coba. Bapak Ibu bisa membayangkan, mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin, meskipun namanya beda-beda,” ungkap Jokowi dikutip dari sebuah video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (16/10/2021).

“Ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja itu izin dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada,” sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Tak hanya mengulas mengenai banyaknya jenis perizinan, Jokowi juga menyoroti lamanya waktu perizinan yang selama ini terjadi.

“Waktu yang diperlukan bisa mencari izin itu bisa 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya. Seperti ini yang harus dipangkas, nggak boleh misal di PLN sampai bertele-tele seperti itu. Nggak bisa lagi,” tegasnya.

Jokowi khawatir, ruwetnya proses perizinan di Indonesia akan berdampak pada iklim investasi. Menurutnya, hal ini akan berakibat pada menurunnya minat investasi di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Sentil PLN: Perizinan Bertele-tele, Ini Harus Dipangkas

“Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu. Sudah dari kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” keluh Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi mengapresiasi langkah Kementerian BUMN melakukan penggabungan sejumlah perusahaan pelat merah.