Kompas.com - 18/10/2021, 07:38 WIB
Ilustrasi nelayan KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOIlustrasi nelayan

Penyesuaian harga patokan ikan semata-mata terjadi karena harga patokan sebelumnya sudah tak relevan. Asal tahu saja, pemerintah sebelumnya masih menggunakan HPI basis data tahun 2010 yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 13 Tahun 2011.

Bahkan harga patokan ikan yang tidak relevan ini sempat menjadi temuan BPK, kemudian membuat kementerian tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kita memang pernah mengusulkan pada masa 10 tahun sampai tahun 2014 (kepada Kementerian Perdagangan), kemudian tidak ada lagi pengusulan sampai kewenangan (pengaturan HPI) berpindah ke KKP," tutur dia.

Penentuan HPI oleh KKP didasarkan oleh data harga ikan selama 2 tahun terakhir dari tahun 2019-2020 di 124 pelabuhan perikanan. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan data harga ikan tahun 2021. Formula ini menjadi rekomendasi badan riset KKP.

Untuk merumuskan HPI, KKP telah mempertimbangkan perbedaan harga ikan antar wilayah, antar musim, dan antar mutu ikan. Dengan begitu, HPI yang tercantum dalam Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2021 adalah HPI rata-rata nasional.

Namun demikian, pihaknya tetap melakukan peninjauan ulang penentuan HPI untuk menyerap aspirasi nelayan lewat diskusi publik yang terselenggara pada Jumat (15/10/2021).

"HPI yang ditetapkan sudah harga yang sewajarnya namun kita terima aspirasi. Berapa harga yang pantas kemudian kita konsultasikan harganya," pungkas Trian.

Ketua II Asosiasi Tuna Longline Indonesia, Dwi Agus Siswaputra menyambut baik adanya diskusi publik yang kembali digelar KKP. Menurut dia, diskusi semacam ini memang penting untuk menyerap aspirasi nelayan.

Dia pun mengungkapkan akan menerima hasil pertimbangan yang sudah melalui proses diskusi. Pun meyakini, penarikan PNBP pasca produksi bisa menyejahterakan sektor kelautan dan perikanan.

"Apapun hasilnya kami dari Asosiasi Tuna Longline siap menjalankan apapun bentuknya. Karena jujur saja, kami tidak mau mengikat kapal terlalu lama. Kalau pasca produksi ini sangat disetujui sekali karena betul-betul mencerminkan berapa ditangkap, segitu kita bayar kepada negara," tutup Agus.

Baca juga: Ubah Sistem Penarikan PNBP, KKP: Nanti Baliknya Buat Nelayan Juga

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.