Hindari Krisis Energi, Pemerintah Awasi Ekspor Batu Bara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah negara di dunia tengah menghadapi krisis energi, seiring dengan meningkatnya permintaan akan batu bara dan gas alam. Indonesia pun berupaya untuk tidak ikut masuk dalam krisis energi.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, saat ini pemerintah tengah memantau dengan ketat ekspor batu bara yang dilakukan pengusaha dalam negeri.

Baca juga: Dongkrak Kinerja Ekspor, Menkop UKM Lepas Pengiriman Mangga Gresik ke Singapura

Ia bilang, berbagai negara saat ini sedang berlomba-lomba untuk memenuhi pasokan batu bara demi menjaga ketahanan energinya agar pembangkit listrik bisa terus beroperasi. Hal ini pada akhirnya membuat harga batu bara melonjak.

"Sekarang yang dari hari ke hari kami lagi pelototin adalah jaminan supply chain-nya, terutama batu bara. Karena sekarang komoditas batu bara lagi naik. Beberapa negara sudah mengalami krisis energi, krisis listrik," ungkap Rida dalam konferensi pers virtual, Kamis (21/10/2021).

"Jadi batu bara ini banyak tantangannya, godaannya untuk di ekspor karena semakin bagus harganya dan banyak negara yang butuh," imbuh dia.

Rida mengatakan, Indonesia yang memiliki kekayaan alam batu bara pun patut bersyukur, tetapi pengawasan perlu dilakukan agar sebagian besar komoditas ini tak malah lari ke luar negeri.

Ia menjelaskan, sebelum fenomena krisis energi ini terjadi, Indonesia telah memiliki kebijakan domestic market obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik.

Baca juga: Mendag: Nilai Ekspor RI Agustus 2021 Tertinggi Sepanjang Sejarah

Maka batu bara tak bisa seluruhnya di ekspor, meski harga atau permintaan sedang meningkat di global. Lantaran produsen harus lebih dahulu memenuhi kebutuhan dalam negeri sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

"Jadi tidak boleh semuanya diekspor meskipun harga lagi bagus, tetapi ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yaitu disebut DMO, baik itu volumenya maupun harganya," jelas dia.

Rida bilang, pengawasan akan kebijakan DMO perlu dilakukan, terlebih kondisi cuaca di dalam negeri saat ini tengah menantang sehingga membuat beberapa tambang mulai kebanjiran.

Meski demikian, kata dia, dengan manajemen dan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya tantangan cuaca ini diharapkan bisa dihadapi, sehingga pasokan batu bara tetap terjaga.

"Faktor dalam negeri juga ikut mempengaruhi, sehingga kami senantiasa memantau hal ini dari hari ke hari," kata Rida.

Baca juga: Kata Menko Airlangga, Ini Bahayanya Apabila Harga Batubara Kemahalan

Selain itu, pemerintah juga mengawasi angkutan logistik batu bara. Sebab, komoditas batu bara harus berbagi kapal tongkang dengan kebutuhan ekspor maupun kebutuhan distribusi hasil tambang lainnya.

"Kami itu sampai melototin tongkangnya ada di mana, karena ini menantang, banyak yang pakai untuk ekspor juga. Tapi di dalam negeri juga (tongkang) dipakai untuk angkut komoditas non batu bara karena smelter kita juga sudah mulai beroperasi," ungkap Rida.

Oleh sebab itu, kata Rida, dalam upaya menjaga ketahanan energi, diperlukan kerja sama antar pihak, seperti dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pihaknya telah berkordinasi dengan Kemenhub terkait pengawasan terhadap angkutan yang menggunakan tongkang.

"Jadi kalau ditanya apakah akan terjadi krisis (di Indonesia)? Yah jangan sampai terjadi krisis. Kita berlebih dari sisi instalasi (pembangkit listrik)," pungkas dia.