Karsino Miarso
Praktisi dan konsultan pajak

Pernah meniti karier di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekarang bernaung di MUC Consulting sebagai Tax Partner sekaligus Director MUC Tax Research Institute.

Beli Sekarang, Tahun Depan PPN dan Harga-harga Naik!

Kompas.com - 27/10/2021, 17:09 WIB
Ilustrasi persentase kenaikan harga dan tarif. SHUTTERSTOCK/ANDREY POPOVIlustrasi persentase kenaikan harga dan tarif.

Namun, sebagian kalangan alih-alih mungkin punya perspektif berbeda, bukan meratapinya, terutama pelaku usaha. Mereka mungkin malah melihat ini sebagai momentum untuk marketing campaign sebelum benar-benar jadi terkena PPN atau kenaikan tarif.

Baca juga: Ada Bebas PPN hingga Ragam Promo KPR, Saat ini Jadi Momen Tepat Untuk Beli Rumah

Setidaknya masih ada waktu hingga akhir Maret 2022 bagi mereka untuk mendongkrak penjualan dengan mengobral barang dagangan. 

Fenomena ini sudah pasti bakal berpengaruh signifikan terhadap penyesuaian harga-harga produk, termasuk barang-barang kebutuhan primer masyarakat—sandang, pangan, dan papan, plus kendaraan. 

Dari perspektif pengusaha, pembelian pun bisa terjadi lonjakan pada akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Tidak hanya penjualan.

Tidak hanya konsumen yang bisa ”terhasut” woro-woro ”PPN dan harga akan naik”. Pada saat yang sama, pelaku usaha atau produsen bisa saja berpikiran serupa dan memajukan waktu pengadaan bahan baku, barang modal, atau barang operasional.

Bagi pengusaha, ini setidaknya bermotif mengurangi beban biaya yang bakal melonjak mulai April 2022 ketika tarif PPN benar-benar sudah naik.

Tarif khusus

Dalam UU HPP juga terdapat penambahan klausul baru terkait pemungutan PPN oleh pengusaha kena pajak (PKP) sektor usaha tertentu, yaitu dapat diterapkannya tarif PPN final dengan besaran tertentu.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit besaran tarif khususnya, Kementerian Keuangan memberikan contoh kisaran 1 persen, 2 persen, atau 3 persen dari peredaran usaha.

Baca juga: Asosiasi Ritel Minta Kenaikan Tarif PPN Ditunda, Ini Alasannya

Dapat dibaca, semua itu pada akhirnya akan tergantung kebutuhan APBN dan kebijaksanaan Menteri Keuangan untuk menetapkan besaran tarif khusus tersebut. 

Hanya saja, dengan rencana diberlakukannya dua skema tarif—normal dan final—maka akan berlaku multitarif PPN mulai tahun depan. Persoalannya kemudian adalah bagaimana dengan implementasi dan pengawasannya. 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.