Pakar Lingkungan: Desakan Perubahan Iklim Pelaku Industri RI Belum Gas Pol

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Environment, Social & Governance (ESG) dan pembangunan berkelanjutan dari National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Indonesia Stella Septania mengatakan, urgensi dan risiko perubahan iklim terhadap keberlanjutan kehidupan global belum sepenuhnya jadi prioritas bagi kebanyakan pelaku industri di Indonesia

Padahal, Dana Moneter Internasional (IMF) di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim COP26, Glasgow menyerukan desakan kepada pemimpin dan industri dunia untuk menunjukan komitmen, target dan ambisi yang lebih agresif demi menekan laju pemanasan global yang dapat menyebabkan krisis iklim.

Baca juga: Kadin Bakal Bantu Pemerintah Penuhi Komitmen soal Perubahan Iklim

IMF menyebutkan, bila tidak ditanggapi dan dimitigasi dengan serius oleh seluruh negara di dunia, perubahan iklim akan jadi ancaman besar bagi stabilitas makroekonomi dan keuangan global.

"Jujur saja, saat ini bila bicara soal perubahan iklim, para pelaku dunia bisnis Indonesia itu masih di kulit-kulitnya saja, masih di tahap awal. Belum gas pol. Belum benar-benar sampai mendarah daging dari komitmen, strategi, implementasi, KPI, sampai kompetensi SDM-nya yang disiapkan untuk memitigasi betul ancaman krisis iklim ini," kata Stella dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/11/2021).

Perubahan iklim telah menjadi perhatian ilmuwan dunia sejak lama.

Saat ini juga menjadi perhatian para pemimpin dunia melalui pertemuan tingkat tinggi yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di Glasgow, Scotlandia sejak 31 Oktober hingga 12 November 2021.

Stella bilang, saat ini seluruh dunia sedang memutar otak untuk menghindari kenaikan suhu bumi lebih dari 1,5 derajat celsius.

Baca juga: Bertemu PM Inggris, Luhut Bawa Isu Perubahan Iklim dan Energi Baru Terbarukan

Bila ambang batas kenaikan suhu itu terlewati maka efeknya akan katastropik.

Dampaknya, ekonomi dan sosialnya akan lebih dashyat dari pandemi Covid-19. Akan terjadi kenaikan air laut yang akan menenggelamkan kota-kota pesisir.

Cuaca ekstrim akan lebih sering terjadi dengan skala yang lebih dashyat.

"Dengan laju emisi karbon kita sekarang, suhu bumi bisa naik hingga 4 derajat Celcius. Padahal kenaikan suhu bumi di 2 derajat Celcius saja adalah death sentence bagi beberapa negara," kata dia.

Stella menyayangkan pelaku bisnis dan industri di berbagai belahan dunia masih terus mencari bentuk, mekanisme, dan kesepakatan, dan belum tancap gas untuk melakukan transisi ke low-carbon economy, tidak terkecuali di Indonesia.

Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Butuh Dana Rp 6.734 Triliun untuk Atasi Perubahan Iklim

"Kalau bicara sekarang, semuanya masih siap-siap. kita belum climate-ready, belum punya strategi climate-resilience, dan masih sangat sedikit SDM kita yang climate-competent. Dan jika ditanya soal target dan ambisi penurunan emisi karbon ke kebanyakan pelaku industri, rata-rata masih suam-suam kuku," ucap dia.

Masuki Era Karbon

Sebagai pengamat, ia mendukung dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan menerapkan pajak karbon pada 1 April 2022.

"Ini bisa mempercepat transisi kita ke low-carbon economy dan tentunya menjadi dorongan pada para pelaku industri kita untuk menjadi lebih climate conscious," ujar Stella.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan ada dua skema carbon tax yang akan berlaku di Indonesia dan akan mulai ditagihkan kepada pengusaha pembangkit listrik tenaga batu bara bila menghasilkan CO2 melebihi batas emisi atas yang ditetapkan pemerintah.

Pertama, cap and trade, di mana jika sebuah pembangkit yang menghasilkan emisi karbon melebih batas (cap), maka ia diharuskan membeli sertifikai izin emisi (SIE) kepada pembangkit lain dengan emisi di bawah cap.

Baca juga: Dampak Perubahan Iklim Semakin Nyata, Schneider Electric Serukan Percepatan Dekarbonisasi

Kedua, cap and tax, bila setelah skema pertama dilaksanakan dan masih ada sisa emisi tidak bisa ditutup dengan pembelian SIE tersebut, maka sisa emisi tersebut akan dikenakan pajak karbon sebesar Rp 30 per kilogram CO2.

Penetapan cap untuk pembangkit batu bara ini akan ditetapkan oleh Kementerian ESDM.

Pajak di sektor ini jadi tahap awal yang berjalan pada 2022-2024. Barulah pada 2025, implementasi pengenaan pajak karbon dilakukan secara penuh sesuai kesiapan masing-masing industri.

Karena ada perdagangan karbon, maka prosesnya akan dijalankan melalui carbon market.