Bagaimana Aturan Pajak Bisnis Franchise Kedai Kopi?

Dear, Tanya-tanya Pajak....

Saya dan kawan memulai bisnis kedai kopi kecil-kecilan sejak 2018. Ternyata animo konsumen cukup tinggi dan ada yang mengajak bermitra (franchise). Kalau kami ingin mengembangkan bisnis franchise kedai kopi, bagaimana aspek perjakannya (PPh dan PPN)?

Terima kasih 

~Darto, Depok~ 

Jawaban:

Salaam, Bapak Darto....

Terima kasih atas pertanyaan Anda. 

Saya berasumsi Anda sebagai pemilik kedai kopi merupakan pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini merupakan langkah paling awal untuk menjalankan kepatuhan perpajakan. 

Dalam dunia franchise, dikenal istilah franchisor (pemberi hak waralaba) dan franchisee (penerima atau pengguna hak waralaba), yang masing-masing bisa berupa individu ataupun badan usaha. 

Baca juga: Buka Usaha Kos 7 Kamar, Bebas Pajak?

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, Hak khusus berupa franchise wajib didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh perseorangan atau badan usaha pemilik waralaba untuk dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian. 

Pada umumnya, berdasarkan perjanjian timbal balik antara franchisee dengan franchisor timbul kewajiban membayar fee kepada pemilik hak waralaba. Bentuknya bisa berupa royalti atas penggunaan nama/merek/sistem, pembelian material, penyewaan peralatan, jasa manajemen, dan lainnya. 

Baca juga: Keuntungan Transaksi Kripto Kena Pajak?

Pajak penghasilan (PPh)

Atas keseluruhan fee atau penghasilan yang diterima franchisor tersebut merupakan objek pajak penghasilan (PPh). 

Sehubungan dengan kegiatan UMKM, pemerintah memberikan banyak kemudahan terkait dengan perpajakan. Salah satunya, UMKM dapat memilih menggunakan tarif PPh Final 0,5 persen dari omzet. Syaratnya, nilai omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar setahun. Namun, penggunaan fasilitas PPh final 0,5 persen ini bersifat sementara. 

"Penggunaan fasilitas PPh final 0,5 persen bagi UMKM ini bersifat sementara. 

Bagi pelaku UMKM orang pribadi paling lama bisa menikmati fasilitas ini selama 7 tahun. Sedangkan bagi UMKM berbadan usaha berbentuk CV, firma, atau koperasi paling lama 4 tahun. Adapun bagi UMKM berstatus Perseroan Terbatas (PT) maksimal 3 tahun. 

Setelah jangka waktu pemanfaatan PPh Final habis maka berlaku kembali ketentuan umum PPh. Bagi pembayar pajak orang pribadi tarif PPh yang berlaku bersifat progresif sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak (bukan lagi omzet). 

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Tarif Pajak Penghasilan (PPh)