Pengamat: Jangan Beri Aura Negatif pada Proses Negosiasi Garuda dengan Lessor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang tengah terpuruk terus diupayakan untuk kembali sehat. Hal itu dilakukan dengan mengajukan proposal restrukturisasi kepada lessor dan kreditur.

Pengamat BUMN dari FEB UI Toto Pranoto mengatakan, proses negosiasi dengan lessor dan kreditur menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis Garuda. Oleh sebab itu, perlu didukung dengan isu-isu yang positif bagi lessor dan kreditur.

"Soal Garuda, itu biarkanlah proses negosiasi dengan seluruh kreditur, terutama lessor itu selesai sampai titik akhir. Jadi istilahnya jangan diberikan aura-aura yang kurang lebih tidak men-support negosiasi yang sedang dijalankan," ujarnya dalam diskusi bertemma 'Likuidasi BUMN dari Aspek Hukum, Bisnis, dan Sosial' di Hotel Le Meridien, Rabu (17/11/2021).

Baca juga: Menurut Pemerintah, Garuda Sudah Bangkrut Secara Teknis

Salah satu isu yang disoroti Toto adalah terkait langkah pemerintah menyiapkan PT Pelita Air Service, anak usaha dari PT Pertamina (Persero) untuk menggantikan Garuda jika proses restrukturisasi dengan para kreditur dan lessor tak berhasil.

Ia menilai, isu itu bisa menimbulkan pertanyaan dari sisi kreditur dan lessor terkait keseriusan pemerintah dalam upaya menyelamatkan Garuda.

"Jadi kalau sekarang negosiasi sedang jalan, janganlah ada berita misalnya 'Oh nanti kalau enggak bisa, yah sudah Pelita Air Service sajalah yang dimunculkan'," kata dia.

"Ini kan negosiasinya belum selesai, tapi kalau ada pendapat Pelita Air Service dimunculkan, krediturnya percaya enggak, istilahnya bahwa kita mau sungguh-sungguh menyelesaikan (masalah) Garuda," lanjut Toto.

Ia pun membandingkan dengan Malaysia Airlines yang juga kondisi keuangannya terpuruk sampai harus melakukan restrukturisasi dengan para kreditur dan lessor. Toto menilai, langkah pemerintah Malaysia dalam mendukung restrukturisasi Malaysia Airlines sudah tepat.

Lantaran, isu yang dikeluarkan untuk para kreditur dan lessor adalah positif, yakni menyatakan pemerintah akan menjamin restrukturisasi maskapai milik negara tersebut.

"Malaysia Airlines juga punya problem yang sama, dituntut oleh banyak krediturnya. Tapi yang bagus, pemerintahnya bilang, 'Kami akan menjamin program restructuring Malaysia Airlines sampai dengan 2025'," kata Toto.

"Sehingga di April tahun ini, negosiasi mereka dengan seluruh kreditur dan lessor itu sudah selesai," lanjutnya.

Dukungan Proses Negosiasi

Oleh sebab itu, Toto menekankan pentingnya untuk memberikan dukungan pada proses negosiasi Garuda dengan kreditur dan lessor agar upaya restrukturisasi pun tidak terhambat oleh isu-isu negatif.

"Kalau beritanya yang relatif negatif, dikhawatirkan bisa menghambat program negosiasi yang sedang dijalankan," pungkasnya.

Baca juga: Ini Upaya Garuda Indonesia Nego Utang dengan Lessor dan Krediturnya

Sebagai informasi, kinerja keuangan Garuda terus tertekan, ditandai dengan pendapatan yang lebih rendah daripada biaya operasional yang dikeluarkan.

Hingga September 2021, Garuda mencatatkan total pendapatan 568 juta dollar AS atau sekitar Rp 8,06 triliun (asumsi kurs Rp 14.200 per dollar AS). Namun, total biaya operasional yang ditanggung mencapai 1,29 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,31 triliun.

Saat ini, secara teknis Garuda pun sudah dalam kondisi bangkrut, tapi belum secara legal. Hal itu karena kondisi keuangan maskapai pelat merah tersebut memiliki ekuitas negatif sebesar 2,8 milliar dollar AS atau sekitar Rp 40 triliun per September 2021.

Artinya, perusahaan memiliki utang yang lebih besar ketimbang asetnya. Saat ini liabilitas atau kewajiban yang harus dibayarkan Garuda mencapai 9,8 miliar dollar AS, sedangkan asetnya hanya sebesar 6,9 miliar dollar AS.