Kemenkeu Bahas Rencana Kenaikan Tarif Cukai Miras

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah membahas rencana penyesuaian tarif cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) untuk golongan B dan C atau minuman keras (miras).

Direktur Kepabeanan Antar Lembaga dan Internasional Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Syarif Hidayat menjelaskan, MMEA Golongan B merupakan minuman dengan dengan kadar alkohol 5 persen sampai 20 persen, sementara MMEA Golongan C adalah minuman dengan kadar alkohol di atas 20 persen.

Pembahasan tersebut dilakukan menyusul belum adanya penyesuaian terhadap tarif cukai MMEA kedua golongan tersebut semenjak diterbitkannya PMK No. 158/PMK.011/2018.

"Penyesuaian tarif cukai untuk MMEA golongan B dan C menjadi salah satu agenda pembahasan rumusan kebijakan cukai MMEA yang saat ini sedang dibahas oleh Kemenkeu," kata dia, dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: BPS Sebut Upah Tinggi Bisa Berdampak ke Tingkat Pengangguran

Penyesuaian itu juga dilakukan agar target penerimaan negara melalui cukai dapat terpenuhi pada tahun mendatang.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Pande Putu Oka menyebutkan, pembahasan penyesuaian itu tengah dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

"Dan dalam hal telah ditetapkan, pemerintah akan segera mengumumkannya," ujarnya.

Adapun hinga dengan saat ini, penerimaan negara di bidang cukai pada akhir 2021 diproyeksikan dapat memenuhi target.

Tercatat penerimaan cukai sendiri telah mencapai Rp 128,3 triliun di kuartal III-2021 atau tumbuh 15,1 persen dari penerimaan tahun lalu sebesar Rp 111,5 triliun.

"Kinerja itu dipengaruhi oleh kebijakan di bidang cukai (penyesuaian tarif) dan efektifitas pengawasan melalui program gempur rokok ilegal," katanya.

Baca juga: Kini Buka Rekening BSI Bisa Lewat Aplikasi LinkAja

Untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui cukai, pemerintah telah memiliki Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam UU ini, nantinya bisa mengatur supaya proses persetujuan ekstensifikasi cukai bisa menjadi lebih sederhana, dengan cukup disampaikan ke DPR dan dibahas serta disetujui dalam RUU APBN.

"Hal tersebut membuat proses peningkatan penerimaan negara melalui ekstensifikasi akan lebih cepat karena menggabungkan 2 proses yang sebelumnya terpisah menjadi satu momen yang bersamaan," ucap Syarif.

Baca juga: Pesan Sri Mulyani Buat Obligor BLBI: Tidak Bayar Utang adalah Kezaliman