Apa Implikasinya jika Upah Minimum Ditetapkan Tak Sesuai PP Pengupahan?

Kompas.com - 27/11/2021, 10:00 WIB
Ilustrasi upah minimum provinsi atau UMP SHUTTERSTOCK/AIRDONEIlustrasi upah minimum provinsi atau UMP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat telah memutuskan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022 rata-rata sebesar 1,09 persen.

Dalam penetapan upah minimum tersebut pemerintah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Lantas, apa implikasi jika penetapan upah minimum tidak sesuai dengan PP Pengupahan?

Baca juga: Daftar UMP 2022 di Pulau Jawa dan Bali

Mengutip akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan, @kemnaker pada Sabtu (27/11/2021), berikut beberapa implikasi yang bisa terjadi jika penetapan upah minimum tidak sesuai dengan PP Pengupahan:

Implikasi Jika Penetapan Upah Minimum Tidak Sesuai PP Pengupahan

  • Menurunkan indeks daya saing Indonesia, khususnya pada aspek kepastian hukum
  • Menurunnya kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia
  • Apabila UMP ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan maka akan berpotensi:
  • Terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru
  • Terjadinya subtitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi))
  • Memicunya terjadinya PHK
  • Mendorong terjadinya relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi ke lokasi yang memiliki nilai UMK lebih rendah
  • Mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini
  • Mempersempit dialog kesepakatan upah, serta penerapan struktur dan skala upah.

Perbedaan UMP dan UMK

Aturan mengenai upah minimum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Upah minimum adalah batas bawah atau upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang dibayarkan kepada buruh atau pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Sementara, upah pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

Nah, upah minimum terdiri dari UMP dan UMK. Dikutip dari instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), beda UMP dan UMK ada pada pemberlakuannya.

UMP adalah upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten/kota di dalam satu provinsi, sedangkan UMK adalah upah minimum yang berlaku hanya di sebuah kabupaten atau kota.

Penetapan UMK pun memiliki syarat, yakni pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.