Karsino Miarso
Praktisi dan konsultan pajak

Pernah meniti karier di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekarang bernaung di MUC Consulting sebagai Tax Partner sekaligus Director MUC Tax Research Institute.

Tax Amnesty II: Waspadai Wajib Pajak Nakal!

Kompas.com - 29/11/2021, 10:12 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

POLEMIK Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) seperti tidak ada habisnya. Terlebih lagi dengan diulanginya program tax amnesty, yang kali ini berlabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

PPS atau tax amnesty jilid II ini akan dilaksanakan selama enam bulan, yakni mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.  Ada dua jenis kebijakan pengampunan pajak dalam PPS berdasarkan UU HPP.

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan UU HPP

Intinya, kebijakan PPS yang pertama diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan usaha peserta tax amnesty jilid I (2016-2017) yang belum atau kurang melaporkan harta bersih yang diperoleh hingga tahun pajak 2015 dalam surat pernyataan. 

Dari sini kita tahu bahwa ada yang tidak tuntas atau belum optimal dari tax amnesty I.

Sementara itu, kebijakan PPS yang kedua hanya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi—bukan badan usaha—yang belum melaporkan aset perolehan tahun 2016-2020 dalam SPT. 

Dalam siaran persnya secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, tujuan dari PPS adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. 

Baca juga: Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak di UU HPP

Untuk menyukseskan kebijakan tersebut, UU HPP memberikan jaminan bahwa kantor pajak tidak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) melalui pemeriksaan bagi wajib pajak orang pribadi yang mengikuti PPS dan mengungkapkan aset perolehan tahun 2016-2020. 

Dengan jaminan tersebut, wewenang fiskus untuk memeriksa kepatuhan pajak para peserta PPS dihapuskan. Sehingga, penerbitan SKP hanya dapat dilakukan apabila ditemukan data atau informasi kepemilikan harta yang tidak sesuai dengan surat pemberitahuan pengungkapan.  

Sampai di sini sepertinya tidak bermasalah. Namun, jika dianalisis lebih jauh, kebijakan ini  dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak nakal untuk berbuat tidak jujur dalam mengikuti kebijakan tax amnesty jilid II ini. 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PGN dan PT Kilang Pertamina Internasional Kolaborasi Bangun Pipa Gas Senipah-Balikpapan

PGN dan PT Kilang Pertamina Internasional Kolaborasi Bangun Pipa Gas Senipah-Balikpapan

Whats New
Sri Mulyani: Ketahanan Pangan RI Aman, tapi Waspada Tekanan Inflasi Pangan

Sri Mulyani: Ketahanan Pangan RI Aman, tapi Waspada Tekanan Inflasi Pangan

Whats New
Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Mal, APPBI Dukung Asalkan Pandemi Cepat Berlalu

Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Mal, APPBI Dukung Asalkan Pandemi Cepat Berlalu

Whats New
IHSG Turun 1,1 Persen, Rupiah Kian Melemah Jadi Rp 15.026 Per Dollar AS

IHSG Turun 1,1 Persen, Rupiah Kian Melemah Jadi Rp 15.026 Per Dollar AS

Whats New
Kemendag Mulai Pasarkan 5.000 Liter Minyakita Rp 14.000 Per Liter Hari Ini

Kemendag Mulai Pasarkan 5.000 Liter Minyakita Rp 14.000 Per Liter Hari Ini

Whats New
Health Insurtech Rey Rilis Asuransi Berbasis Membership, Harga Mulai Rp 35.000 Per Bulan

Health Insurtech Rey Rilis Asuransi Berbasis Membership, Harga Mulai Rp 35.000 Per Bulan

Whats New
Mendag Zulhas: Minyakita Sudah Ada Izin Edarnya, Siapa Saja Bisa Beli

Mendag Zulhas: Minyakita Sudah Ada Izin Edarnya, Siapa Saja Bisa Beli

Whats New
Kemenaker Minta Pengawas Ketenagakerjaan Berbenah Diri dan Dukung Iklim Investasi

Kemenaker Minta Pengawas Ketenagakerjaan Berbenah Diri dan Dukung Iklim Investasi

Whats New
ITDC Optimis Pembangunan Tahap 1 Tana Mori Berjalan Sesuai Target

ITDC Optimis Pembangunan Tahap 1 Tana Mori Berjalan Sesuai Target

Rilis
Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 13,8 Triliun

Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 13,8 Triliun

Whats New
Bapanas Jamin Pasokan Pangan Aman Jelang Idul Adha

Bapanas Jamin Pasokan Pangan Aman Jelang Idul Adha

Whats New
Punya Konsultan Penyehatan Keuangan Baru, Wanaartha Life Lanjutkan Penjajakan Investor

Punya Konsultan Penyehatan Keuangan Baru, Wanaartha Life Lanjutkan Penjajakan Investor

Whats New
Cara Tarik Tunai Mandiri di Indomaret, Cek Syarat dan Biaya Adminnya

Cara Tarik Tunai Mandiri di Indomaret, Cek Syarat dan Biaya Adminnya

Spend Smart
Kemenkeu Sudah Cairkan Rp 23 Triliun Buat Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Kemenkeu Sudah Cairkan Rp 23 Triliun Buat Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Whats New
Mau Tukar Dollar AS Hari Ini? Cek Dulu Kurs Rupiah di BRI hingga CIMB Niaga

Mau Tukar Dollar AS Hari Ini? Cek Dulu Kurs Rupiah di BRI hingga CIMB Niaga

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.