Seruan Luhut Jelang Nataru agar Tak Terulang Pembatasan Sosial yang Ketat

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan seruan agar tak terulang pembatasan sosial yang ketat.

Seruan Luhut disampaikan seiring dengan kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali hingga 13 Desember 2021 mendatang.

Luhut memaparkan data terkait mobilitas masyarakat berdasarkan hasil survei Google Mobility Jawa-Bali dan Indeks Belanja Masyarakat.

Baca juga: Penjelasan Lengkap Luhut soal Pengetatan Perjalanan Masuk Indonesia

Ia menyebut, data tersebut menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat sudah cukup signifikan dibandingkan data pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 dan mendekati periode libur Idul Fitri 2021.

"Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap indikasi adanya kenaikan kasus dan mobilitas, terutama menghadapi periode Nataru supaya tidak terulang pembatasan sosial yang ketat," seru Luhut dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (30/11/2021).

Menurut Luhut, kemungkinan adanya pengetatan pembatasan sosial ini harus dijadikan sebagai pengingat untuk lebih taat protokol kesehatan dan 3T, bukan untuk menimbulkan kepanikan.

"Saat ini, jumlah testing dan tracing kita pun sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan November tahun lalu. Tingkat vaksinasi kita juga sudah di atas 60 persen dibandingkan dengan tahun 2020 di saat program vaksinasi belum berjalan," sebutnya.

Baca juga: Termasuk Hongkong, WNA yang Singgah di 11 Negara Ini Dilarang Masuk RI

Selain itu, Luhut juga meminta masyarakat tak panik karena pemerintah telah memiliki aplikasi yang terintegrasi yakni PeduliLindungi, yang perlu untuk terus ditegakkan penggunaannya.

Sejalan dengan itu, Luhut juga memaparkan tentang perkembangan kasus varian Omicron yang telah menyebar di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Botswana, Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hongkong.

Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya dan akan terus mengevaluasi kebijakan setiap saat.