Sri Mulyani: Indonesia Sudah Dikenal Jadi Penerbit Sukuk Terbesar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia sudah dikenal dunia sebagai penerbit sukuk terbesar secara global.

Sri Mulyani mengungkapkan, hal ini sejalan dengan tujuan Indonesia untuk meningkatkan pangsa dan peranan ekonomi syariah dalam perekonomian dunia. Indonesia ingin menjadi produsen produk halal pertama dunia.

"Kami mendukung munculnya instrumen keuangan syariah, yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Indonesia selama ini sudah dikenal secara global sebagai issuance sovereign untuk sukuk yang terbesar," kata Sri Mulyani usai Rapat Pleno KNEKS, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Periode Libur Nataru, Ini Syarat Perjalanan Sopir Angkutan Logistik

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, penetrasi sukuk di dalam negeri juga meningkat signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah investor pembeli yang melonjak saat pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, investor tersebut didominasi oleh investor milenial.

"Kita memiliki identifikasi investor terutama kalangan milenial yang menjadi investor pemula untuk SBSN. Ini tentu akan sangat penting dalam memperdalam dan mengembangkan SBSN dan pasar keuangan syariah di Indonesia," kata Sri Mulyani.

Tak hanya di instrumen investasi, pemerintah juga memperdalam penetrasi syariah di semua lini, termasuk segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2021, Kementerian Keuangan memberikan tarif Rp 0 untuk sertifikasi produk halal kepada UMKM dengan syarat tertentu.

Baca juga: Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Saat Nataru

Sertifikasi halal gratis memiliki konsekuensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN kata dia, menggelontorkan sejumlah insentif untuk mendukung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melaksanakan sertifikasi nol rupiah.

"Sehingga mereka bisa membimbing maupun melaksanakan secara declare dari produk halal di level UMKM dengan tarif Rp 0. Jadi selain menetapkan Rp 0 untuk UMKM, kita juga memberikan dukungan APBN sehingga sertifikasinya bisa dijalankan secara konsisten dan kredibel," sebutnya.

Adapun untuk mendukung pengembangan industri halal, pemerintah telah melaksanakan Rapat Pleno KNEKS yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Rapat pleno dihadiri oleh pimpinan kementerian atau lembaga yang menjadi anggota KNEKS.

Melalui rapat pleno, komite menyetujui 12 program prioritas yang akan berjalan hingga tahun 2024 mendatang.

Kedua belas program tersebut, yakni 4 program pengembangan industri produk halal, 2 program pengembangan jasa keuangan syariah, 2 program keuangan sosial syariah, dan 4 program pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah.

Baca juga: Pemerintah Mau Berhenti Impor BBM pada 2027