Pemerintah Kaji Dukungan Fiskal bagi Industri Hulu Migas

DENPASAR, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji rencana dukungan fiskal untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.

Hal ini dinilai perlu dilakukan agar industri hulu migas sukses memainkan perannya saat Indonesia memasuki masa transisi energi, dengan tetap berkomitmen terhadap penurunan emisi karbon.

"Detail kebijakan, masih kami diskusikan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021), Rabu (1/12/2021).

Sri Mulyani mengatakan, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 3,5-4 persen pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini diharapkan dapat tercapai melalui kontribusi dari peningkatan produksi industri hulu migas.

Untuk mendorong meningkatkan produksi migas, perlu usaha bersama dari semua pihak. Peningkatan investasi dalam industri migas membutuhkan dukungan berupa perbaikan insentif fiskal.

Baca juga: BEI Terapkan Perhitungan PER dengan Metode Trailing

Selain itu, beberapa hal yang harus dilakukan adalah kepastian kontrak, efisiensi dan teknologi, serta good governance dan transparansi.

"Oleh karena itu Kemenekeu, Kementerian ESDM, SKK Migas serta kalangan industri harus bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang sesuai, untuk terus mengembangkan ketahanan energi yang mendukung perbaikan ekonomi," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan data SKK Migas, pada tahun 2020, sektor hulu migas telah menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 103,5 triliun. Rinciannya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas dan PNBP lainnya sebesar Rp 70,5 triliun, serta pajak penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 33 triliun.

Pada 2021, berdasarkan perhitungan outlook bagi hasil kontrak kerja sama (Production Sharing Contract/PSC), diperkirakan sektor hulu migas akan kembali memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan negara.

Sampai dengan 31 Oktober 2021, penerimaan negara dari sektor tersebut telah mencapai 10,93 miliar dollar AS atau sekitar 150 persen dari target APBN 2021.

Hingga akhir tahun, diperkirakan penerimaan negara dari sektor hulu migas mencapai sebesar 12,36 miliar dollar AS, atau mencapai 170 persen dari target APBN 2021. Capaian tersebut belum memperhitungkan komponen kewajiban kontraktual pemerintah kepada Kontraktor KKS terkait.

Baca juga: BCA Blokir Kartu ATM Magnetik Mulai Hari Ini