Pemda Kini Mudah Berutang, Prosedurnya Juga Lebih Sedehana, KPPOD: Jangan Sampai Utangnya Membebani Daerah

Kompas.com - 13/12/2021, 14:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang disahlan 7 Desember 2021 lalu salah satu aturannya mengatur kemudahan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menarik utang guna membiayai pembangunan di daerah.

Dalam UU HKPD, pemerintah memperluas instrumen pembiayaan utang Pemda mencakup surat berharga syariah alias sukuk.

Baca juga: Aturan Baru UU HKPD Mudahkan Pemda Berutang, Sempat Ditolak PKS, KPPOD: Sah-sah Saja...

Sebelumnya, instrumen utang Pemda hanya mencakup pinjaman dan obligasi daerah.

Dalam beleid yang sama, pemerintah pusat juga menyederhanakan prosedur pembiayaan utang oleh daerah.

Prosedur pembiayaan ini harus memperoleh izin dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Baca juga: Tarif PBB Segera Naik, KPPOD Usul Tarif Tanah-Bangunan Usaha Beda dari Non-Usaha, Ini Alasannya

Apa tanggapan KPPOD

"Ini sebenarnya menurut KPPOD sah-sah saja kita berutang, termasuk kita sebagai orang pribadi bisa berutang," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman yang akrab disapa Armand, dalam diskusi media secara daring, Senin (13/12/2021).

Menurut Armand, Pemda perlu memperhatikan daya dukung untuk melakukan pembayaran kembali utang di masa depan sebelum berutang.

Hal ini berlaku untuk semua pinjaman, baik dari pemerintah pusat maupun dari pihak ketiga.

"Tentu yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana daya dukung Pemda untuk membayar (utang kembali) ke depan," ucap Armand.

Baca juga: Pemberlakuan UU HKPD Dinilai Bisa Membuat Daerah Perkotaan Semakin Macet

 

Mudah berutang, jangan sampai membebani daerah

Ia menuturkan, pemerintah pusat juga memegang peranan penting dalam bidang pengawasan penarikan utang oleh Pemda.

Pengawasan ini bertujuan agar utang yang diambil Pemda tidak membebani daerah tersebut, utamanya mengenai proses pembayarannya.

Pemda harus memastikan ketahanan fiskal dan menghitung secara rinci perencanaan utang.

"Kemenkeu terutama memiliki peran strategis dalam melakukan review terhadap proses perencanaan utang daerah. Jangan sampai membebani daerah tersebut ke depan terutama dengan proses pembayaran utang-utang," pungkas Armand.

 

Pemda mudah berutang, saat masih RUU sempat ditolak Fraksi PKS

Sebagai informasi, kemudahan Pemda untuk berutang memicu penolakan dari fraksi PKS.

Dibukanya ruang peningkatan utang daerah dikhawatirkan mampu meningkatkan utang negara.

PKS juga menolak RUU HKPD karena dinilai memperkuat arah re-sentralisasi.

Pun, tidak diakomodasinya pembebasan pajak kendaraan bermotor di bawah 155 cc yang sebagian besar dimiliki masyarakat bawah.

(Penulis Fika Nurul Ulya)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Whats New
Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Whats New
Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Whats New
Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Rilis
Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Whats New
Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Whats New
KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

Whats New
Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Whats New
Bappebti Ingatkan Jual Beli Kripto di Indonesia Sudah Ada Aturannya

Bappebti Ingatkan Jual Beli Kripto di Indonesia Sudah Ada Aturannya

Earn Smart
Sempat Disebut Lebih Hemat, Apa Alasan PLN Batalkan Konversi Kompor Listrik?

Sempat Disebut Lebih Hemat, Apa Alasan PLN Batalkan Konversi Kompor Listrik?

Whats New
Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Pulang Pergi Tahun 2022

Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Pulang Pergi Tahun 2022

Whats New
HUT Ke-77 KAI, Simak Sederet Perubahan yang Dilakukan

HUT Ke-77 KAI, Simak Sederet Perubahan yang Dilakukan

Whats New
Program Otsuka Blue Planet, Upaya Edukasi Warga Kurangi dan Kelola Sampah Plastik

Program Otsuka Blue Planet, Upaya Edukasi Warga Kurangi dan Kelola Sampah Plastik

Whats New
Rupiah Terus Tertekan, Bisa Tembus Rp 16.000 Per Dollar AS?

Rupiah Terus Tertekan, Bisa Tembus Rp 16.000 Per Dollar AS?

Whats New
Khusus Malam Ini, Perjalanan KRL ke Berbagai Rute Dibatalkan, Cek Daftarnya

Khusus Malam Ini, Perjalanan KRL ke Berbagai Rute Dibatalkan, Cek Daftarnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.