Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

"Jadi saya sampaikan dana (pembangunan IKN) itu yang ada di Kementerian PUPR, dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," ujar dia. 

Baca juga: Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Pernyataan ini sekaligus meluruskan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebelumnya menyebut ada kemungkinan mengalokasikan sebagian dana PEN untuk pembangunan ibu kota baru.

Saat itu, Sri Mulyani menyebut total dana PEN yang dianggarkan dari APBN mencapai Rp 455,62 triliun. Satu dari tiga pos alokasinya yaitu untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp Rp 178,3 triliun.

Alokasi untuk ibu kota baru bisa masuk ke pos ini, salah satunya untuk Kementerian PUPR, sehingga bisa dipakai untuk proyek pembangunan IKN yang nantinya diberi nama Kota Nusantara tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada tahun 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi trigger awal. Apalagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Pilih Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Baru di Kaltim

Kendati demikian dia menyadari, masyarakat masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan Indonesia masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain menyiapkan anggaran IKN, dua hal itu akan tetap menjadi perhatian utama

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan menyisir proyek mana saja dalam pembangunan IKN yang masuk spesifikasi pemulihan ekonomi sehingga konteks anggaran PEN tetap sebagai akselerasi pemulihan.

"Jadi ini (anggaran pembangunan IKN) nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN sekaligus bangun momentum pembangunan IKN," kata Sri Mulyani dalam keterangannya resminya.

Sementara itu dikutip dari laman resmi IKN, rencana skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen. Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.

Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nunsantara berasal dari uang APBN. Penggunaan uang rakyat ini dinilai banyak kalangan tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya.

Baca juga: DPR Sebut Pengadaan Lahan Jadi Masalah Utama Pembangunan Ibu Kota Baru