Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Penguatan Birokrasi Pertambangan dan Dukungan untuk Presidensi G20

Kompas.com - 04/02/2022, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Urgensi penguatan birokrasi

Menguatnya dorongan kapital sebagai bagian dari peningkatan permintaan mineral pada gilirannya menaikkan posisi tawar korporasi yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan.

Ditambah kemampuan dalam mengakumulasi sumberdaya dan keterampilan yang dibutuhkan, perusahaan kemudian mendominasi atau terlalu kasar jika dikatakan mengkooptasi pemerintah yang lemah dan tidak kompeten dalam menghadapi bola liar arus modal.

Interaksi seperti ini menciptakan asimetri kekuasaan yang dikendalikan oleh pragmatisme korporasi.

Pemerintah yang lemah umumnya dicirikan oleh kurangnya akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan akibat keterbatasan kompetensi dan pengetahuan aparat terkait manajemen sumberdaya mineral.

Rendahnya integritas dan pemahaman birokrasi akan nilai strategis kekayaan alam bagi negara turut berkontribusi dalam memperparah situasi.

Ekosistem seperti ini telah memungkinkan tumbuh suburnya perilaku rent-seeking, maladministrasi, korupsi, konflik sosial, dan perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan di Indonesia yang terjadi seolah tanpa berkesudahan.

Ancaman carut-marut kegiatan pertambangan telah muncul dengan jelas di depan mata.

Pengumunan pencabutan ribuan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dilakukan presiden sendiri bulan lalu juga mencerminkan kegagalan birokrasi pertambangan hari ini.

Hal itu sekaligus menunjukkan upaya putus asa dari sang pemimpin tertinggi untuk menegakkan kembali wibawa pemerintah yang hancur lebur akibat asimetri kekuasaan di sektor pertambangan ini.

Menghadapi situasi ini, penguatan kapasitas birokrasi dan peningkatan peran pemerintah menjadi mutlak diperlukan.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.