Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Penguatan Birokrasi Pertambangan dan Dukungan untuk Presidensi G20

Kompas.com - 04/02/2022, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Birokrasi dan para pejabat perlu memahami bahwa, karena sumberdaya mineral itu sifatnya tidak terbarukan (non renewable resources), dampak dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kegagalan tata kelola sumberdaya dan pelanggaran hukum-hukum pertambangan umumnya bersifat lebih lama dan bahkan bisa permanen.

Oleh karena itu, agenda penguatan kelembagaan di sektor pertambangan pada prinsipnya mencakup peningkatan kapasitas, keterampilan, dan kompetensi birokrasi untuk melakukan pengawasan, penegakan, dan pencegahan pelanggaran undang-undang pertambangan.

Pelibatan lembaga strategis negara

Lebih dari itu, aparat pemerintah harus menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan mineral sangat kuat memengaruhi posisi tawar negara di dunia internasional.

Karena itu, birokrasi tidak boleh naif dengan memandang mineral hanya sebagai komoditas dagang atau objek investasi belaka.

Nikel, misalnya, harus dipahami secara lebih strategis sebagai instrumen vital dalam percepatan transformasi negeri ini menjadi sebuah negara industri, sekaligus menegaskan independensi Indonesia sebagai bangsa secara mondial.

Dalam konteks ini, birokrasi yang mengawal industri pertambangan harus memahami dirinya bukan sekadar pelayan publik yang memfasilitasi urusan perizinan, tetapi jauh lebih penting lagi adalah sebagai benteng penjaga kedaulatan dan ketahanan nasional negara.

Akan tetapi, birokrasi tentunya mengalami keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi kompleksitas tantangan kedaulatan negara, terutama yang terkait dengan isu-isu strategis dan keamanan nasional.

Oleh karena itu diperlukan dukungan lembaga yang memiliki keahlian spesifik dan infrastruktur yang mumpuni untuk berbagi keterampilan melalui transfer pengetahuan dan kolaborasi secara intensif.

Dengan urgensi ini, negara perlu menimbang secara serius pelibatan lembaga-lembaga strategis, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) atau Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) yang lebih menguasai aspek pengamanan kedaulatan dan ketahanan nasional khususnya dalam konteks untuk meningkatkan kapasitas birokrasi tersebut.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa peran lembaga-lembaga strategis itu tidak dalam rangka mengambil alih atau terlibat dalam fungsi-fungsi birokrasi.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.