Klaim JHT Jadi Usia 56 Tahun, Ini Alasan Kemenaker

Kompas.com - 13/02/2022, 18:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengembalikan fungsi dari Jaminan Hari Tua (JHT), yakni sebagai dana yang dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup di masa sudah tidak produktif lagi.

Oleh karena itu, uang JHT sudah seharusnya diterima oleh buruh di usia pensiun, cacat total, atau meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Hal itu setelah mempertimbangkan banyaknya program jaminan sosial diluncurkan pemerintah untuk para pekerja dalam menghadapi berbagai risiko, baik saat bekerja maupun saat sudah tidak bekerja. Seperti kecelakaan, sakit, meninggal dunia, PHK, hingga situasi usia yang sudah tidak produktif.

Adapun Jaminan jaminan sosial yang disiapkan pemerintah bagi pekerja/buruh tersebut yakin Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, hingga yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Baca juga: Ini 2 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT via Online

Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap menyebutkan, JHT berasal dari akumulasi iuran wajib dan hasil pengembangannya.

"Program JHT merupakan program perlindungan untuk jangka panjang," kata Chairul dalam keterangan resmi seperti dikutip  Minggu (13/2/2021).

Menurut dia, meskipun tujuannya untuk perlindungan di hari tua (yaitu memasuki masa pensiun), atau meninggal dunia, atau cacat total tetap. Namun, UU SJSN memberikan peluang bahwa dalam jangka waktu tertentu, bagi peserta yang membutuhkan, dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT-nya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan apabila Peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun.

Adapun besaran sebagian manfaatnya yang dapat diambil yaitu 30 persen dari manfaat JHT untuk pemilikan rumah, atau 10 persen dari manfaat JHT untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun.

Dalam PP tersebut jelas Chairul, juga telah ditetapkan bahwa yang dimaksud masa pensiun tersebut adalah usia 56 tahun.

"Skema ini untuk memberikan pelindungan agar saat hari tuanya nanti pekerja masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau diambil semuanya dalam waktu tertentu, maka tujuan dari perlindungan tersebut tidak akan tercapai," ujarnya.

Baca juga: Manfaat JHT Baru Bisa Diklaim Saat Usia 56 Tahun, Ini Kata BPJS Ketenagakerjaan

Atas dasar tersebut, Kemenaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Kemenaker juga menyebut, terbitnya Permenaker ini sudah melalui proses dialog dengan stakeholders ketenagakerjaan dan K/L terkait.

Dia menegaskan, Permenaker tersebut sudah melalui proses dialog dengan stakeholders ketenagakerjaan dan K/L terkait.

"Walaupun demikian, karena terjadi pro-kontra terhadap terbitnya Permenaker ini, maka dalam waktu dekat Menaker akan melakukan dialog dan sosialisasi dengan stakeholder, terutama para pimpinan SP/SB," sebut dia.

Baca juga: Kena PHK Tapi Batas Usia Klaim JHT Belum Cukup? Coba Manfaatkan JKP

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa Nama Mata Uang Negara Uni Emirat Arab?

Apa Nama Mata Uang Negara Uni Emirat Arab?

Earn Smart
Efisiensi Energi, Cara Ampuh Pangkas Biaya dan Kurangi Emisi Karbon bagi Industri

Efisiensi Energi, Cara Ampuh Pangkas Biaya dan Kurangi Emisi Karbon bagi Industri

Whats New
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Utang Tambahan Rp 16 Triliun ke China

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Utang Tambahan Rp 16 Triliun ke China

Whats New
Pemerintah Putuskan Buka Keran Impor Beras

Pemerintah Putuskan Buka Keran Impor Beras

Whats New
Gandeng eFishery, Amartha Bakal Salurkan Modal Rp 100 Miliar untuk Pembudidaya Ikan

Gandeng eFishery, Amartha Bakal Salurkan Modal Rp 100 Miliar untuk Pembudidaya Ikan

Whats New
5 Jurus BRI Finance Jaga Tingkat Kredit Macet Tahun Depan

5 Jurus BRI Finance Jaga Tingkat Kredit Macet Tahun Depan

Whats New
Menteri Teten Sebut 40.473 UMKM dengan 763.385 Produk Telah Masuk e-Katalog LKPP

Menteri Teten Sebut 40.473 UMKM dengan 763.385 Produk Telah Masuk e-Katalog LKPP

Whats New
Efek China Mereda, Nilai Tukar Rupiah Bergerak Mendatar

Efek China Mereda, Nilai Tukar Rupiah Bergerak Mendatar

Whats New
Dukung Program Kendaraan Listrik, OJK Berikan 4 Insentif di Sektor Perbankan

Dukung Program Kendaraan Listrik, OJK Berikan 4 Insentif di Sektor Perbankan

Whats New
Tarif Ojol Akan Ditetapkan Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntunan Kami

Tarif Ojol Akan Ditetapkan Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntunan Kami

Whats New
Kerap Merugikan Pencari Kerja, Ini 6 Cara Menghindari Lowongan Kerja Palsu

Kerap Merugikan Pencari Kerja, Ini 6 Cara Menghindari Lowongan Kerja Palsu

Whats New
Dibuka Melemah, IHSG Mencoba Bangkit

Dibuka Melemah, IHSG Mencoba Bangkit

Whats New
Krakatau Sarana Properti Jual Lahan Senilai Rp 500 Miliar ke Sinar Mas

Krakatau Sarana Properti Jual Lahan Senilai Rp 500 Miliar ke Sinar Mas

Whats New
Mendag Zulhas Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Meski Ada Prediksi Resesi Global

Mendag Zulhas Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Meski Ada Prediksi Resesi Global

Whats New
Belum Final, Pemerintah Masih Kaji soal Rencana Bagi-bagi 'Rice Cooker' untuk Warga Miskin

Belum Final, Pemerintah Masih Kaji soal Rencana Bagi-bagi "Rice Cooker" untuk Warga Miskin

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.