Susun Target Tahun 2023, Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus mewaspadai peningkatan inflasi di dunia untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta rancangan awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.

Musababnya, fenomena lonjakan inflasi ini bukan hanya terjadi di negara maju, tapi juga negara-negara berkembang.

"Lingkungan kedua yang harus diwaspadai adalah lonjakan inflasi dunia, terutama di negara maju. Lingkungan ini harus diwaspadai karena negara emerging juga sudah inflasi meningkat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Covid-19 Bukan Pandemi Terakhir, Negara G20 Harus Siap-siap

Tercatat, inflasi di Amerika Serikat mencapai 7,5 persen. Sementara itu, inflasi di Argentina tembus 50 persen, Turki 48 persen, Brazil 10,4 persen, Rusia 8,7 persen, dan Meksiko 7,1 persen.

Bendahara negara ini menyebut, kenaikan inflasi di AS akan mendorong kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Alhasil, efek rambatan (spill over) dirasakan oleh seluruh negara di dunia, mulai dari keluarnya aliran modal asing (capital outflow) hingga kenaikan imbal hasil (yield) SBN.

"Dari sisi yield atau imbal hasil SBN yang tentu akan mendorong biaya SUN. Kenaikan inflasi yang tinggi akan bisa mengancam pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat akan tergerus," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Di depan 2 Bos Bank Sentral, Sri Mulyani Ungkap RI Gelontorkan Rp 656,3 Triliun buat Covid-19

Sementara dalam rancangan awal, ekonomi RI dipatok tumbuh 5,3-5,9 persen. Lokomotif utama pertumbuhan berasal dari konsumsi masyarakat yang ditarget tumbuh 5,1 persen, diikuti target investasi sebesar 6,1 persen, dan ekspor sekitar 6-6,7 persen.

Pemerintah mematok, nilai investasi tembus Rp 1.800 triliun-Rp 1.900 triliun, baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Di sisi lain, defisit akan ditekan pada kisaran normal sekitar 3 persen.

"Tahun 2023 postur APBN akan kembali mengikuti seperti sebelum terjadi pandemi, yaitu postur defisit di bawah 3 persen. Kami akan lakukan langkah-langkah untuk membuat detil dari KEM PPKF untuk kemudian menjadi bahan untuk menyusun RAPBN kita tahun 2023 yang masih akan berjalan," tandas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Tagih 3 Janji BRI, Soal Jumlah Nasabah, Kredit UMKM hingga Laba