Kinerja APBN di Awal Tahun 2022 Menggembirakan tetapi Ada Sejumlah Tantangan

PEMERINTAH melalui Menteri Keuangan telah mengumumkan capaian kinerja APBN kita di bulan pertama tahun 2022. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur atas capaian APBN kita di awal tahun 2022 ini. Kinerja APBN kita di awal tahun 2022 sangat ditolong oleh masih tingginya harga berbagai komoditas utama, terutama komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia seperti nikel, karet, dan CPO.

Hingga pertengahan Februari 2022 harga minyak brent naik 51,4 persen (year on year/y o y), gas 27,4 persen (y o y), batubara 110,7 persen (y o y), aluminium 41,8 persen (y o y), tembaga 25,2 persen ( y o y), nikel 24,9 persen (y o y), dan CPO 33,2 persen (y o y).

Kenaikan beberapa harga komoditas dunia itu ikut mendongkrak kinerja pendapatan negara. Terlihat perolehan perpajakan kita selama Januari 2022 melesat jauh dibanding Januari 2021. Realisasi penerimaan perpajakan selama Januari 2022 mencapai Rp 109,11 triliun, sementara Januari 2021 mencapai Rp 68,45 triliun.

Baca juga: Awal 2022 APBN RI Surplus Rp 28,9T, Belanja Negara Lebih Kecil Dibanding Pendapatan

Semua pos perpajakan menunjukkan kenaikan signifikan, terutama PPh migas. Jika Januari 2021 hanya mencapai Rp 2,35 triliun, Januari tahun ini mencapai Rp 8,95 triliun.

Kinerja ekspor komoditas nonmigas juga ikut mengatrol pendapatan PPh nonmigas. Januari 2021 PPh nonmigas mencapai Rp 39,02 triliun, naik signifikan pada Januari 2022 mencapai Rp 61,14 triliun. Demikian pula realisasi PPN dan PPnBM mengalami peningkatan, dari Rp 26,35 triliun tahun lalu menjadi Rp 38,43 triliun pada Januari tahun ini.

Kinerja kepabeanan dan cukai juga menunjukkan raihan positif. Selama Januari realisasinya mencapai Rp 24,9 triliun atau tumbuh 99 persen. Salah satu penopang prestasi ini adalah tingginya kontribusi bea keluar karena melesatnya kinerja ekspor komoditas utama kita.

Bea keluar tumbuh 225 persen dari tahun lalu. Kinerja cukai juga tumbuh tinggi pada Januari 2022 ini. Penerimaan cukai kita tumbuh 97,9 persen secara tahunan. Torehan besar juga kita peroleh dari pendapatan dari sumber daya alam. PNBP sektor sumber daya alam kita melonjak 281,8 persen (y o y).

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara pada Januari 2022 mencapai Rp 127, 2 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 21,8 triliun, belanja non K/L mencapai Rp 50,4 triliun dan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) mencapai Rp 54,9 triliun.

Salah satu pos besar meningkatkan belanja negara adalah subsidi energi. Pada Januari 2021 serapan subsidi energi mencapai Rp 2,3 triliun, maka pada Januari 2022 melonjak menjadi Rp 10,2 triliun. Membesarnya serapan subsidi energi ini sebagai konsekuensi atas naiknya harga minyak dan gas dunia.

Subsidi nonenergi, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menunjukkan kinerja yang positif. Serapan subsidi melalui KUR tumbuh baik, pada Januari 2022 ini mencapai Rp 23,16 triliun, padahal tahun lalu hanya Rp 13,42 triliun (y o y). Membaiknya kinerja KUR kita harapkan sebagai sinyal positif atas makin kokohnya pemulihan ekonomi kita.

Kita mendesain APBN kita melanjutkan agenda counter cyclical, yang berarti pos belanja lebih besar dari pendapatan. Tujuannya untuk mendongkrak tingkat konsumsi pada struktur PDB kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan serapan belanja berjalan optimal. Sayangnya kinerja ini belum ditopang cukup baik oleh daerah.

Realisasi belanja keseluruhan APBD pada Januari 2022 baru mencapai Rp 18,66 triliun, atau lebih rendah dari tahun lalu sebesar Rp 19,60 triliun. Bila kita cermat lebih jauh, komposisi realisasi APBN sebesar 75,9 persen untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa masih 12 persen, belanja modal hanya 3,9 persen.

Artinya harapan kita agar pemda bergerak cepat diawal tahun belum terlihat jika merujuk rendahnya serapan belanja barang dan modal.

Tantangan berlanjut

Melihat tren yang ada, kenaikan harga komoditas utama dunia akan terus belanjut, setidaknya pada pertengahan tahun ini. Jika hal itu benar benar terjadi, setidaknya ada tiga hal penting yang harus mampu dimitigasi oleh pemerintah dan masih ada sejumlah tantangan lain yang mesti dihadapi.

Pertama, potensi membesarnya belanja subsidi, khususnya subsidi energi akan terus berlanjut, dan sangat mungkin bisa melebihi plafon subsidi energi tahun ini yang mencapai Rp 134 triliun. Saya mengharapkan pemerintah segera melakukan reformasi subsidi energi sebagaimana komitmennya dengan Badan Anggaran DPR.