Seberapa Siap Perbankan Indonesia Menghadapi Era Digitalisasi?

Merujuk studi dari Chiorazzo pada tahun 2018, proses bisnis perbankan bisa dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu tradisional dan non tradisional.

Proses bisnis tradisional digambarkan dengan dua karakteristik, dari sisi aktivitasnya, perbankan memiliki fokus utama hanya sebagai financial intermediaries yang berperan dalam menyalurkan dana dari ultimate lenders ke ultimate borrowers.

Sementara dari sisi interaksi dengan nasabah, bank tradisional mengandalkan keberadaan fungsi fisik kantor cabang baik untuk berinteraksi dengan nasabah maupun melakukan retention nasabah lama.

Berbeda dengan proses bisnis tradisional, proses bisnis bank non tradisional memiliki jenis produk yang terdiversifikasi, misalnya penyediaan jasa asuransi, investasi, dan jual beli aset lebih dari sekedar fungsi financial intermediaries.

Berdasarkan katagori tersebut, studi IFG progress menunjukkan bahwa dari 58 bank yang diobservasi dengan berbagai klasifikasi Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI), sekitar 41 persen dari total bank di Indonesia memilki proses bisnis tradisional, 39 persen bank dengan bisnis non tradisional, dan sisanya dalam masa transisi antara tradisional dan non tradisional.

Selanjutnya, dari sisi customer experience, level digitalisasi perbankan dapat dianalisa dengan
menggunakan digital surface index yaitu indeks komposit yang menggambarkan kinerja digitalisasi sebuah bank mulai dari pembukaan rekening bank, layanan jasa nasabah, keamanan pada aplikasi perbankan, pengajuan pinjaman hingga penutupan rekening bank yang semuanya dilakukan melalui kanal digital.

Hasilnya adalah 53 persen di Indonesia sudah termasuk dalam kategori bank digital sementara 47 persen terkategori sebagai bank non-digital.

Hubungan antara pengelompokan bank berdasarkan proses bisnis dan customer experience juga menghasilkan temuan yang menarik. Terdapat korelasi bahwa bank-bank digital juga bersifat non tradisional.

Secara lebih spesifik, 45,16 persen dari bank digital menjalankan bisnis secara non tradisional, 35,48 persen memiliki proses bisnis secara tradisional dan 19,35 persen dalam masa transisi antara non tradisional dan tradisional.

Sebaliknya, bank non-digital masih didominasi oleh perbankan dengan proses bisnis tradisional sebesar 48,15 persen, non tradisional sebesar 33,33 persen, dan masa transisi sebesar 18,52 persen.

Dengan fakta di atas diperlukan upaya untuk mendorong transformasi digital lebih lanjut dengan dukungan regulasi yang bisa memfasilitasi adopsi teknologi di sektor perbankan lebih efektif.

Peraturan tentang bank digital di Indonesia umumnya merujuk pada POJK.03 tahun 2021 Nomor 12 yang menjelaskan bahwa bank digital adalah bank berbadan hukum dengan model bisnis perbankan digital yang pruden serta berkesinambungan dan berfokus pada kanal digital dengan pembatasan kantor fisik.

Baca juga: Soal Harga Saham Bank Digital, Lo Kheng Hong: Sangat Mengerikan, Saya Enggak Berani Sentuh...

Dalam aspek regulasi ini, beberapa negara Asia menerapkan tambahan aturan yang mungkin bisa diadopsi di Indonesia misalnya aturan sumber daya manusia.

Kualifikasi dari organisasi bank digital mengharuskan top management memiliki keahlian khusus dalam bidang digital untuk menjamin proses bisnis yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan mengingat bank digital umumnya akan berhadapan dengan kebutuhan fixed cost yang mahal di tahap awal.

Beberapa negara juga tidak mensyaratkan adanya jumlah minimal deposit atau biaya saldo dengan tujuan meningkatkan daya saing serta mendorong inklusi keuangan dari perbankan digital dengan tetap menjaga level kehati- hatian.

Dapat disimpulkan bahwa sektor perbankan adalah salah satu sektor yang mengalami transformasi digital secara masif selama periode pandemi. Terlebih, inovasi yang terjadi di sektor perbankan bertujuan untuk memaksimalkan features dalam kondisi mobilitas masyarakat yang terbatas.

Studi ini menunjukkan bahwa penetrasi digital perbankan akan berhubungan dengan pergeseran aktifitas non tradisional perbankan di Indonesia. Untuk itu, diperlukan aspek regulasi yang bisa memfasilitasi adopsi teknologi dan inklusi keuangan dengan lebih baik ke depan.

Ibrahim Kholilul Rohman - Senior Research Associate di IFG Progress
Afif Narawangsa Luviyanto - Research Associate di IFG Progress