Selain PPN, Penghasilan dari Kripto Juga Kena Pajak, Ini Tarifnya

PPh penambang kripto

Lebih lanjut, penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto sehubungan dengan aset kripto juga merupakan obyek Pajak Penghasilan kripto.

Penghasilan tersebut meliputi penghasilan berupa imbalan jasa yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto, termasuk:

1. penghasilan dari sistem aset kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (transaction fee), atau penghasilan lain dari sistem aset kripto; dan/atau
2. penghasilan lainnya selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Adapun PPh aset kripto yang dikenakan adalah PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1 persen dari penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Baca juga: Tarif PPN 11 Persen Resmi Berlaku, Ini Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPN

Pajak Penghasilan kripto tersebut bersifat final dan wajib disetor sendiri oleh penambang aset kripto. Sedangkan penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto dari transaksi aset kripto yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dikenai PPh sesuai dengan PPh penjual kripto.

Itulah informasi seputar besaran pajak kripto yang berlaku pada ketentuan PPh final kripto berdasarkan aturan pajak kripto Indonesia terbaru.