Selain PPN, Penghasilan dari Kripto Juga Kena Pajak, Ini Tarifnya

Kompas.com - 06/04/2022, 05:39 WIB

Jika penyelenggara perclagangan melalui sistem elektronik tersebut bukan merupakan pedagang fisik aset kripto, tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,2 persen yang bersifat final dari nilai transaksi aset kripto.

PPh aplikasi pedagang kripto

Sementara itu, penghasilan yang diterima atau diperoleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dari penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto juga merupakan objek Pajak Penghasilan.

Artinya, penghasilan yang didapatkan aplikasi pedagang kripto juga akan terkena PPh aset kripto atau Pajak Penghasilan kripto.

Adapun penghasilan dari penyediaan sarana Eeektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto meliputi seluruh imbalan yang diterima atau diperoleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, berupa imbalan atas:

  1. penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto;
  2. penyerahan jasa penarikan dana (withdrawal);
  3. penyerahan jasa deposit;
  4. penyerahan jasa pemindahan (transfer) aset kripto antar dompet elektronik (e-wallet);
  5. penyerahan jasa penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto atau dompet elektronik (e-wallet); dan/atau
  6. penyerahan jasa lainnya sehubungan dengan aset kripto selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

Penghasilan dari penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto tersebut dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Baca juga: Yang Bukan April Mop 1 April 2022: E-Tilang di Tol, Harga Pertamax dan PPN Naik

PPh penambang kripto

Lebih lanjut, penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto sehubungan dengan aset kripto juga merupakan obyek Pajak Penghasilan kripto.

Penghasilan tersebut meliputi penghasilan berupa imbalan jasa yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto, termasuk:

  1. penghasilan dari sistem aset kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (transaction fee), atau penghasilan lain dari sistem aset kripto; dan/atau
  2. penghasilan lainnya selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Adapun PPh aset kripto yang dikenakan adalah PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1 persen dari penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Baca juga: Tarif PPN 11 Persen Resmi Berlaku, Ini Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPN

Pajak Penghasilan kripto tersebut bersifat final dan wajib disetor sendiri oleh penambang aset kripto. Sedangkan penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto dari transaksi aset kripto yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dikenai PPh sesuai dengan PPh penjual kripto.

Itulah informasi seputar besaran pajak kripto yang berlaku pada ketentuan PPh final kripto berdasarkan aturan pajak kripto Indonesia terbaru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.