Badan Perlindungan Konsumen Rekomendasikan HET Minyak Goreng Dikembalikan ke Semula

Kompas.com - 07/04/2022, 14:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merekomendasikan kepada pemerintah agar mengembalikan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Kepala PKN Rizal E Halim mengatakan, HET sebaikanya kembali ke ke semula, yaitu untuk minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng curah Rp 11.500 per liter.

"Kenapa kami enggak rekomendasi ke mekanisme pasar, kalau dilepas masyarakat menjadi korban dalam konteks pengeluaran. Saudara kita di rentang garis kemiskinan langsung anjlok, tentunya ini tidak diinginkan Presiden," ujar Rizal dalam jumpa pers virtual, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Kemendag Dukung Kejagung Usut Dugaan Gratifikasi dalam Penerbitan Izin Ekspor Minyak Goreng

Rizal menuturkan rekomendasi ini sudah dihitung berdasarkan harga pokok produksi dan keekonomiannya.

Apalagi sebut dia, harga Crude Palm Oil (CPO) global seharusnya tidak mempengaruhi harga CPO domestik. Hal ini berbeda dengan minyak kedelai yang harus dibeli dari luar atau global.

"Ini kan CPO kita olah sendiri dalam negeri bahkan kita penghasil CPO terbesar, idealnya kita adalah penentu harga. Kita tidak tergantung dengan harga CPO dunia," kata Rizal.

"Kemudian inflasi yang mempengaruhi daya beli plus margin yang selama ini diterapkan oleh industri. Kami menghitung berdasarkan input produksi di dalam negeri tidak ada gangguan cuaca tidak ada bencana alam kepada lahan kebun sawit, tidak ada hama, faktor tenaga kerja juga tersedia yang naik hanya harga pupuk, sehingga kami mendapatkan angka sebesar itu," sambung Rizal.

Rekomendasi BPKN lainnya adalah mengembalikan kebijakan DMO sebesar 30 persen untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri bagi pelaku usaha sebagai syarat izin ekspor industri kelapa sawit.

Menurut dia DMO sebesar 30 persen tersebut sudah memadai untuk memenuhi pasokan minyak goreng dalam negeri.

"Untuk menjalankan kedua kebijakan itu kami tentu merekomendasikan pengawasan dan pemberian sanksi tegas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Khususnya kepolisian, satgas pangan, dan kementerian terkait untuk mengawasi dari proses hulu hingga ke hilir," pungkasnya.

Baca juga: Sulitnya Mencari Minyak Goreng Curah Rp 14.000...

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Spend Smart
Kisah Neneng, Pilih 'Resign' lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Kisah Neneng, Pilih "Resign" lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Whats New
Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Whats New
Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Whats New
Erick Thohir Pakai Baju Adat Pulau Rote pada Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Erick Thohir Pakai Baju Adat Pulau Rote pada Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Whats New
Kemenparekraf Genjot Kolaborasi untuk Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional pada 2023

Kemenparekraf Genjot Kolaborasi untuk Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional pada 2023

Whats New
Sri Mulyani Ungkap Anggaran Subsidi Energi Bisa 'Jebol'

Sri Mulyani Ungkap Anggaran Subsidi Energi Bisa "Jebol"

Whats New
Menteri ESDM: Pengolahan dan Pemurnian Mineral Kritis Wajib Dilakukan

Menteri ESDM: Pengolahan dan Pemurnian Mineral Kritis Wajib Dilakukan

Whats New
Cek Resi J&T Express Online dan Offline

Cek Resi J&T Express Online dan Offline

Whats New
KKP Percepat Penerbitan Kelaikan Kapal Perikanan untuk Nelayan dan Pelaku Usaha

KKP Percepat Penerbitan Kelaikan Kapal Perikanan untuk Nelayan dan Pelaku Usaha

Whats New
Survei BI: Kuartal III-2022, Harga Properti Residensial Diperkirakan Tumbuh 1,3 Persen

Survei BI: Kuartal III-2022, Harga Properti Residensial Diperkirakan Tumbuh 1,3 Persen

Whats New
Jurus Erick Thohir Stabilkan Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia

Jurus Erick Thohir Stabilkan Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia

Whats New
Utang Menyusut Jadi Rp 417 Triliun di Juni 2022, Dirut PLN: Berkat Arahan Menteri BUMN

Utang Menyusut Jadi Rp 417 Triliun di Juni 2022, Dirut PLN: Berkat Arahan Menteri BUMN

Whats New
Menteri PUPR Yakin Pembangunan KIPP Tahap I di IKN Rampung Tahun 2024

Menteri PUPR Yakin Pembangunan KIPP Tahap I di IKN Rampung Tahun 2024

Whats New
Diisukan Akan Naik, Ini Harga Pertalite Terbaru di SPBU Pertamina

Diisukan Akan Naik, Ini Harga Pertalite Terbaru di SPBU Pertamina

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.