Luhut: Mimpi Kita, Pemerintahan Mendatang Dapat Sistem yang Bagus...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap pemerintah memiliki sistem yang bisa menggenjot penerimaan negara. 

Hal itu disampaikan Luhut dalam Rapat Aksi Afirmasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tentang Integrasi Sistem Aplikasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Kamis, (7/4/2022).

"Mimpi kita, pemerintahan yang akan datang mendapatkan suatu sistem yang begitu bagus sehingga akan memicu multiplier effect yang begitu besar seperti membantu penerimaan negara menjadi lebih besar, penanganan korupsi, efisiensi anggaran, mendukung UMK-Koperasi, penerimaan pajak dan lain sebagainya," katanya dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Erick Thohir: PLN Jantungnya Indonesia...

Saat ini kata dia, pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan pada ekosistem pengadaan barang atau jasa dengan mengintegrasikan basis data pengadaan barang atau jasa.

Pembenahan tersebut sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Luhut mengatakan, sinergi dan kolaborasi seluruh kementerian atau lembaga (K/L) dalam mengintegrasikan sistem dan basis data pengadaan barang atau jasa secara end-to-end merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Baca juga: Soal Minyak Goreng, Faisal Basri: Pemerintah yang Bikin Langka dan Ruwet

Selain itu, kodifikasi barang atau jasa yang belum seragam masih menjadi salah satu kendala utama dalam proses pelaksanaan dan pengawasan produk dalam negeri (PDN) yang harus dicari solusinya bersama-sama.

Luhut mengungkapkan, saat ini terdapat paling sedikit 20 aplikasi untuk sistem perencanaan, pengadaan, pemantauan, dan pelaporan yang dikembangkan oleh beberapa instansi yang perlu diintegrasikan.

Sementara itu, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa rapat koordinasi antara kementerian dan lembaga ini menjadi angin segar untuk mengatasi masalah yang selama ini muncul.

Baca juga: Profil Mahendra Siregar, Wamenlu yang Ditetapkan Jadi Ketua OJK 2022-2027

"Ada dua hal yang sangat penting yakni pertama terkait integrasi sistem pengadaan barang atau jasa. Kedua, integrasi sistem secara menyeluruh. Apabila seluruh sistem berhasil diintegrasikan maka akan menghasilkan efisiensi yang luar biasa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PBJ," ujar Anas.

Sebagai tindak lanjut rapat itu, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan LKPP sebagai Central Transformation Office (CTO) akan menyelesaikan integrasi sistem pada fase pengadaan barang/jasa secara end-to-end pada 30 Juni 2022.

Selain itu, Badan Pusat Statistik bersama LKPP dan Kemenkeu juga akan melakukan penyeragaman kodifikasi data produk barang/jasa mendukung sistem dengan target pada 30 Juni 2022.

Lebih lanjut, seluruh kementerian dan lembaga diharapkan mendukung keterbukaan pada sistem aplikasi perencanaan, pengadaan, monev dan pelaporan pengadaan barang dan jasa eksisting kepada CTO.

Baca juga: Luhut: Sejak Diumumkan Jadi Syarat Mudik, Vaksinasi Booster Meningkat Cukup Tinggi