Lebih lanjut Aditya menerangkan, tiga kebijakan subsidi pertanian yang masih digunakan saat ini adalah pupuk bersubsidi, kartu tani dan program bantuan benih.
Menurutnya, subsidi pupuk, sebaiknya diubah menjadi pembayaran langsung kepada petani untuk memangkas perantara dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Kemudian, kebijakan Penerapan Kartu Tani juga dapat diubah dengan memberlakukan pembayaran langsung (direct payment) dengan sistem yang tidak dapat ditarik tunai dan tidak membatasi pembelian untuk input diluar pupuk serta merek tertentu saja. Ini memungkinkan petani menggunakan saldo bantuan sesuai kebutuhannya.
“Petani yang memiliki fasilitas pengolahan pupuk organik, misalnya, mungkin memiliki kebutuhan pupuk yang lebih sedikit, sehingga lebih penting baginya untuk dapat membelanjakan saldo bantuan sesuai kebutuhannya,” ujar Aditya.
Dia menambahkan bahwa berkurangnya disparitas harga setelah subsidi pupuk dialihkan dapat mendorong masuknya produsen pupuk baru ke pasar.
Bantuan juga harus menyasar petani yang, tanpa adanya bantuan, tidak akan menggunakan input secara optimal, terutama karena alasan keterjangkauan.
"Harus ada pembedaan antara penggunaan input tidak optimal karena harga atau pengetahuan petani," imbuhnya.
Terakhir, kebijakan input termasuk pupuk bersubsidi, Aditya bilang harus memiliki target, indikator keberhasilan, dan didukung perencanaan dan evaluasi yang jelas.
"Jika target kebijakan sudah tercapai, atau evaluasi menunjukkan subsidi input tidak berhasil mencapai target, maka harus ada exit strategy berupa phasing out subsidi atau pengalihan ke program lain," jelasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.