Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Rumah Subsidi Semakin Menjauhi Pusat Kota?

Kompas.com - 19/04/2022, 12:03 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah subsidi merupakan upaya pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau.

Untuk melancarkan program rumah subsidi ini, pemerintah memiliki beberapa skema kemudahan pembiayaan perumahan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Namun, seiring berjalannya waktu, lokasi rumah subsidi semakin menjauhi pusat kota, terutama DKI Jakarta. Mengapa bisa demikian?

Baca juga: Rumah Baru Vs Rumah Seken, Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, hal ini dikarenakan tanah di pusat kota sudah tidak ada yang kosong lagi untuk dibangun perumahan.

Selain itu, harga tanah di pusat kota seperti DKI Jakarta kini sudah terlampau mahal sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun perumahan subsidi.

"Lokasi di dekat perkantoran, terutama Jakarta kan sudah tidak ada lagi yang bisa dibangun. Kalaupun ada, kan harganya mahal banget," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/4/2022) malam.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020, harga rumah subsidi berkisar Rp 150 juta hingga Rp 219 juta tergantung lokasinya.

Untuk wilayah Jabodetabek, harga rumah subsidi sekitar Rp 168 juta dan untuk Pulau Jawa kecuali Jabodetabek sekitar Rp 150,5 juta.

Menurut dia, harga tanah di DKI Jakarta yang tinggi tidak dapat terjangkau oleh rumah tapak bersubsidi yang dibanderol sekitar Rp 150 juta tersebut.

Untuk dapat menjual rumah seharga Rp 150 juta, pemerintah tentu juga harus memperhitungkan harga tanahnya sehingga tidak bisa dibangun jika harga tanahnya tinggi seperti di Jakarta.

"Diharapkan dengan diakomodasinya ketentuan tentang bank tanah di UU Cipta Kerja dan PP tentang Badan Bank Tanah dapat mengendalikan lahan yang terjangkau untuk hunian MBR," ucapnya.

Kendati demikian, pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan rumah subsidi masyarakat. Salah satunya dengan menaikkan kuota perumahan bersubsidi di tahun ini.

Untuk tahun 2022, kuota rumah bersubsidi yang akan dibangun pemerintah sebanyak 200.000 unit, sedangkan pada tahun 2021 hanya 178.000 unit.

"Tentu kenaikan ini tidak begitu signifikan, tetapi pemerintah selalu berusaha untuk memenuhi demand masyarakat seoptimal mungkin," tuturnya.

Baca juga: Masih Ada Diskon PPN untuk Penjualan Rumah sampai September 2022

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berhasil Raih Omzet hingga Rp 1 Miliar, Madame Malla Buktikan Shopee Live Kanal Penjualan Efektif

Berhasil Raih Omzet hingga Rp 1 Miliar, Madame Malla Buktikan Shopee Live Kanal Penjualan Efektif

Smartpreneur
Produsen Makanan Merek Almonesia dan John Farmer Berencana IPO, Lepas 20 Persen Saham ke Publik

Produsen Makanan Merek Almonesia dan John Farmer Berencana IPO, Lepas 20 Persen Saham ke Publik

Whats New
Manfaatkan Kerja Sama, Perta Arun Gas Geber Bisnis LNG di Indonesia

Manfaatkan Kerja Sama, Perta Arun Gas Geber Bisnis LNG di Indonesia

Whats New
[POPULER MONEY] Wapres Usul Bansos Dicabut Jika Penerimanya Main Judi Oline | Apakah Pedagang yang Tolak Pembayaran 'Cash' Melanggar Aturan?

[POPULER MONEY] Wapres Usul Bansos Dicabut Jika Penerimanya Main Judi Oline | Apakah Pedagang yang Tolak Pembayaran "Cash" Melanggar Aturan?

Whats New
Pemerintah Susun Peta Jalan Sawit Indonesia Emas 2045, Ini Manfaatnya

Pemerintah Susun Peta Jalan Sawit Indonesia Emas 2045, Ini Manfaatnya

Whats New
Mendag Temukan Keramik Impor Ilegal dari China Senilai Rp 79,8 Miliar

Mendag Temukan Keramik Impor Ilegal dari China Senilai Rp 79,8 Miliar

Whats New
Mendag Pastikan HET Minyak Goreng MinyaKita Naik Minggu Depan

Mendag Pastikan HET Minyak Goreng MinyaKita Naik Minggu Depan

Whats New
Impor Beras Bulog Kena Denda di Pelabuhan, Kok Bisa?

Impor Beras Bulog Kena Denda di Pelabuhan, Kok Bisa?

Whats New
Luhut Janji Bakal Tutup Tambang yang Langgar Aturan Lingkungan

Luhut Janji Bakal Tutup Tambang yang Langgar Aturan Lingkungan

Whats New
Luhut Bilang, Negara Akan Danai Makan Bergizi, Dimulai Rp 20 Triliun

Luhut Bilang, Negara Akan Danai Makan Bergizi, Dimulai Rp 20 Triliun

Whats New
Cara Mengatasi ATM BCA Terblokir Tanpa ke Bank, Cukup Buka HP

Cara Mengatasi ATM BCA Terblokir Tanpa ke Bank, Cukup Buka HP

Spend Smart
Ada Indikasi 'Fraud' Indofarma, Kementerian BUMN Bakal Tempuh Jalur Hukum

Ada Indikasi "Fraud" Indofarma, Kementerian BUMN Bakal Tempuh Jalur Hukum

Whats New
AS Mau Kembangkan Kendaraan Listrik, Luhut: Mustahil Bisa Tanpa Indonesia

AS Mau Kembangkan Kendaraan Listrik, Luhut: Mustahil Bisa Tanpa Indonesia

Whats New
5 Cara Blokir ATM BCA, Bisa dari HP Tanpa Perlu ke Bank

5 Cara Blokir ATM BCA, Bisa dari HP Tanpa Perlu ke Bank

Spend Smart
Asosiasi Sebut Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Berpotensi Bikin Rokok Ilegal Marak

Asosiasi Sebut Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Berpotensi Bikin Rokok Ilegal Marak

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com