Dorong Pemda Belanja Produk Lokal, LKPP Minta Wali Kota Bandung Segera Persiapkan Kartu Kredit Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan jemput bola ke daerah untuk melihat efektivitas penerapan Katalog Elektronik lokal bagi peningkatan ekonomi daerah. Kali ini, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menemui Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Selasa (19/4/2022).

Anas menyampaikan kepada Wali Kota Bandung, agar dapat mempersiapkan kartu kredit daerah untuk mendukung proses transaksinya yang terdapat pada toko daring LKPP.

"Dengan Kartu Kredit Pemda, transaksi bisa lebih cepat dan sekaligus sangat membantu UMK karena tidak perlu menunggu pembayaran yang berpotensi mengganggu cashflow mereka," kata dia melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Ikuti Arahan Jokowi, LKPP Pangkas Tahapan Masuk Katalog Elektronik

Anas menilai Kota Bandung memiliki sektor usaha di bidang kreatif yang tinggi yang dapat dimasukan ke katalog elektornik dan toko daring, sehingga dapat menjadi contoh bagi pemda lainnya dalam penggunaan aplikasi tersebut.

"Harapan saya, Kota Bandung bisa menjadi salah satu pilot project penyelenggara katalog lokal dan transaksi Toko Daring yang bagus. Di Bandung sudah ada sembilan etalase barang/jasa lokal, dan kita dorong untuk terus ditambah," ujarnya.

Anas mengatakan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, belanja pemerinntah baik APBNN maupun APBD harus dioptimalkan utuk produk dalam negeri (PDN) dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi (UMK-Koperasi).

Untuk menyukseskan instruksi tersebut, LKPP melakukan beberapa inovasi, di antaranya dalam hal pengelolaan katalog elektronik lokal yang kini dibikin lebih ringkas dengan memangkas sejumlah tahap dalam penayangan produk.

"Tentu kita harapkan semakin banyak pelaku usaha lokal yang bisa mengakses belanja pemerinntah. Salah satu pintunya memang lewat katalog lokal," jelasnya.

Baca juga: LKPP Luncurkan Aplikasi BISA, Produk UMKM Tak Sesuai Kategori Langsung Dicabut dari Katalog

Sebelumnya, lanjut Anas, bagi pemda untuk bisa mengelola katalog lokal perlu beberapa tahapan yang cukup kompleks. Tetapi sesuai arahan Presiden, akhirnya mekanisme disederhanakan.

"Alhamdulillah, kini sudah ratusan Pemda yang dalam proses pengumuman hingga penayangan produk lokalnya," ungkap dia.