Industri Hasil Tembakau Tertekan, Banyak Buruh Pabrik Rokok Kena PHK

Kompas.com - 25/04/2022, 22:52 WIB

KOMPAS.com – Para pelaku di industri hasil tembakau (IHT) mengaku makin tertekan akibat kenaikan tarif cukai rokok yang berlaku sejak awal Januari 2022.

Akibatnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh pabrik rokok tak bisa dihindari. Hal ini diakui oleh Ketua Gabungan Pabrik Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar.

Dia mengungkap data mengenai banyaknya PHK buruh pabrik rokok. Menurut Sulami Bahar, sedikitnya 4.000 buruh pabrik rokok telah dirumahkan atau diberhentikan.

Baca juga: Cegah Anak-anak Konsumsi Rokok, Bea Cukai Pantau Harga Rokok di Pasaran

“Ada sekitar 4.000 buruh (pabrik rokok) dari anggota kami yang lay off,” ujar Sulami Bahar, dikutip dari keterangan resmi pada Senin (25/4/2022).

“Jadi, sebenarnya PHK ini tidak hanya dampak dari kenaikan cukai tetapi ada juga dampak dari pandemi. Jadi, dampak gabungan kenaikan tarif cukai dan adanya pandemi,” sambungnya.

Lebih lanjut, dirinya bersama para produsen rokok lainnya yang tergabung dalam Gapero Surabaya, setiap tahunnya selalu merasa deg-degan, dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah.

Baca juga: Cukai Hasil Tembakau Naik, Masyarakat Justru Berburu Rokok Harga Murah

Ini karena tidak ada kepastian yang menjadi pedoman penetapan ketentuan mengenai kenaikan cukai rokok yang akan dilakukan pemerintah.

Ia menilai, pemerintah tidak memiliki rumusan tertentu atau rumusan kenaikan cukai rokok versi pemerintah yang tidak disosialisasikan kepada para pelaku IHT dalam menentukan besaran kenaikan cukai.

Menurutnya, harusnya pemerintah memiliki rumusan yang pasti yang disosialisasikan kepada para pelaku IHT. Sehingga pelaku IHT tidak dibuat pusing.

“Dalam menentukan kebijakan tarif cukai rokok seyogianya pemerintah itu memperhatikan rumusnya. Rumusnya apa? Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai terjadi sebagaimana di tahun 2020, pertumbuhan ekonominya minus 2,07 tapi kenaikan tarif cukai hasil tembakau justru menjadi 23 persen,” tegas Sulami.

Baca juga: Contoh Perhitungan Pajak Kripto, Ini Cara Hitung PPh dan PPN Aset Kripto

Menurut pandangan Sulami Bahar, ketidakjelasan rumusan dalam menaikan besaran cukai rokok itu disebabkan hingga saat ini pemerintah tidak memiliki road map IHT. Karena itu, Sulami Bahar mengusulkan kepada pemerintah untuk segera memuat road map IHT.

“Tidak adanya roadmap dalam menentukan kebijakan tarif sehingga menjadi tidak pasti. Yang kiranya bisa diantisipasi dengan adanya roadmap industri hasil tembakau yang berkeadilan dan tentunya harapan kami adanya roadmap,” bebernya.

Dia menegaskan, IHT merupakan salah satu industri yang sangat memahami kondisi keuangan negara saat ini.

Karena itu, meski dirasa berat dan berdampak negatif kepada pertumbuhan industri dan penjualan rokok, kebijakan kenaikan cukai rokok tahun 2021 lalu yang telah diambil pemerintah tetap diterima para pelaku industri.

Namun, pihak IHT berharap pemerintah bersikap lebih bijak dengan tidak menaikan cukai rokok di tahun depan.

“Meski dengan berat hati, kami masih patuh menerima kebijakan kenaikan cukai rokok. Tapi kami berharap ke depan dalam menentukan kebijakan tarif menyesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, (pemerintah) jangan seenaknya sendiri menaikkan tarif cukai (rokok) tinggi,” tegasnya.

Baca juga: Selain PPN, Penghasilan dari Kripto Juga Kena Pajak, Ini Tarifnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Tarif Ojol Naik, Maxim: Bisa Membebankan Masyarakat | Cara Cek Tarif Tol di Google Maps

[POPULER MONEY] Tarif Ojol Naik, Maxim: Bisa Membebankan Masyarakat | Cara Cek Tarif Tol di Google Maps

Whats New
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bisa Lebih dari Rp 54 Juta Setahun

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bisa Lebih dari Rp 54 Juta Setahun

Whats New
Hari Ini Tarif Ojol Naik, Simak Besarannya

Hari Ini Tarif Ojol Naik, Simak Besarannya

Whats New
Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta untuk Mengurangi Mahalnya Tiket Pesawat

Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta untuk Mengurangi Mahalnya Tiket Pesawat

Whats New
Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Earn Smart
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Spend Smart
Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Rilis
Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Whats New
Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Spend Smart
Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Whats New
Perkuat Ekosistem 'Cashless', BNI Gandeng Indomaret

Perkuat Ekosistem "Cashless", BNI Gandeng Indomaret

Whats New
Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Spend Smart
Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Whats New
Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Whats New
Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.