Multifinance Terus Genjot Pembiayaan Produktif Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan pembiayaan (multifinance) terus mendorong sektor pembiayaan produktif di tahun 2022.

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Hal ini sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur batas minimum pembiayaan produktif sebanyak 10 persen dari total portofolio pembiayaan.

Arahan tersebut tertuang dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Adapun, ketentuan batas minimum pembiayaan produktif akan dilakukan secara bertahap.

Baca juga: Banyak Warga Berwisata, Jumlah Mobil yang Melintasi Gerbang Tol Tebing Tinggi Naik 106 Persen

Pada tahun 2021, batas minimum pembiayaan produktif ada di kisaran 5 persen. Sementara, nantinya pada tahun 2023, pembiayaan produktif harus ada pada batas minimum 10 persen.

Direktur Utama Home Credit Animesh Narang mengatakan, perusahaannya baru memulai pembiayaan produktif pada tahun lalu. Namun demikian, diakuinya pertumbuhannya telah tumbuh 4 kali dari tahun lalu sampai kuartal I-2022.

"Pembiayaan UMKM sekitar 20 sampai 40 persen dari total pembiayaan. Kami mau itu tumbuh lagi," kata dia beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, UMKM memang terkadang lebih sulit untuk mendapatkan pembiayaan. Namun, ia yakin dengan adanya manajemen risiko yang bagus dari perusahaannya, mampu mendorong pembiayaan ke sektor produktif ini terus berkembang.

Baca juga: 10 Saham Paling Cuan Selama Ramadhan, Ada Milik Grup Salim dan Boy Thohir

Ada beberapa stretegi yang coba dilaksanakan, utamanya adalah fokus pada konsumen yang sudah ada dan terpilih. Pihaknya mengaku selalu mrngikuti kebutuhan pembiayaan konsumen.

"Kami juga selalu menambahkan nilai tambah ke produk yang kami tawarkan. Kami punya banyak konsumen loyal untuk mengambil pinjaman," imbuh dia.

Selain itu, Animesh juga menyediakan kanal pembayaran digital yang mudah untuk konsumen.mMenurut dia yang paling penting, pihaknya memastikan konsumen tidak meminjam terlalu banyak. Ia berharap, konsumen dapat meminjam dengan tanggung jawab dan bijaksana.

"Kami tidak mau membuat konsumen merasa terbelenggu oleh produk kami," tandas dia.

Sebagai catatan, sampai kuartal I-2022, Home Credit menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 1,69 triliun. Angka ini naik sebesar 10 persen dibanding penyaluran pembiayaan tahun lalu sebesar Rp 1,54 triliun pada periode yang sama.

Setali tiga uang, Mandiri Utama Finance (MUF) juga berhasil mencatatkan pembiayaan pada sektor produktif yang baik.

Baca juga: Ada Mudik dan Lebaran, Ekonomi RI Kuartal II Diproyeksi Tembus 5 Persen

Direktur Utama MUF Stanley Setia Atmadja mengatakan, perusahaannya berhasil mencatatkan pembiayaan sektor produktif dengan total 11,6 persen dari portofolio total jumlah usaha.

"Angka ini lebih besar dari target POJK Nomor 35/POJK.05/2018 sebesar 5 persen," kata dia seperti diberitakan Kompas.com, Rabu (4/5/2022).

Sebagai informasi, MUF mencatatkan nilai pembiayaan baru pada kurtal I-2022 sebesar 3,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 68,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"MUF memproyeksikan tahun 2022 akan membukukan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dan juga bila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021," tandas Stanley.

Sebelumnya, OJK melaporkan piutang perusahaan pembiayaan (multifinance) mengalami tren peningkatan. Berdasarkan catatannya, piutang perusahaan pembiayaan sebesar Rp 372 triliun pada Februari 2022. Angka ini tumbuh 2,76 persen secara tahunan.

"Hal tersebut terutama didorong oleh jenis pembiayaan modal kerja dan investasi dengan mayoritas sektoral mengalami pertumbuhan positif," tulis mereka dalam siaran pers dikutip Kompas.com, Selasa (5/4/2022).

Sebagai informasi, berdasarkan ketentuan Pasal 111 POJK 35 Tahun 2018, perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembiayaan produktif wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama satu bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran dari OJK.

Baca juga: 45 Kapal Tambahan Disiapkan untuk Antisipasi Kepadatan Arus Balik di Pelabuhan Bakauheni