BPJT Diminta Tunda Penerapan Sistem MLFF di Tol, Polri: Dasar Hukumnya Belum Ada

Kompas.com - 20/05/2022, 19:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerapkan sistem pembayaran nontunai nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF). Namun ada beberapa hal yang perlu diselesaikan pemerintah sebelum menerapkannya di jalan tol.

Kabag Kerjasama Lembaga Kermaluhkum Polri, Kombes Hambali mengatakan, penerapan sanksi berupa denda pada sistem pembayaran berbasis MLFF ini belum ada dasar hukumnya.

Oleh karenanya, dia meminta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menunda penerapan MLFF yang rencananya akan diimplementasikan bertahap akhir tahun ini.

Baca juga: BPJT: MLFF Diterapkan Bertahap di Beberapa Ruas Tol Akhir 2022

"Kami berikan saran agar ditunda dulu karena terkait dengan landasan yuridisnya atau dasar hukumnya belum ada, belum siap," ujarnya saat FGD Instran secara virtual, Jumat (20/5/2022).

Dia menyebutkan, Polri siap jika diminta untuk mengawasi penegakan hukum dalam penggunaan sistem MLFF ini. Namun, mekanismenya harus jelas masuk ke hukum perdata atau pidana.

"Antara konsumen dengan penyedia jasa, kalau kita lihat dari sudut pandang itu perdata. Tapi kalau dengan diterapkan rambu lalu lintas di pintu masuk kemudian mereka yang tidak memiliki dana masuk juga, berarti sudah masuk pelanggaran lalu lintas penggunaan jalan. Jadi ranahnya pidana ini. Di sinilah yang perlu dibentuk peraturan pemerintah," jelasnya.

Dasar hukum ini selain diperlukan sebagai landasan hukum bagi operator juga menentukan keterlibatan polisi dalam menegakkan hukumnya.

"Kalau di situ pidana berarti polisi berperan," kata dia.

Menurutnya, perbedaan ranah hukum pidana dan perdata ini akan menentukan mekanisme penegakan hukum dan pembayaran denda pelanggaran.

Baca juga: E-toll Bakal Diganti MLFF buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Dengan hukum pidana yang sudah diterapkan selama ini, pelanggar lalu lintas akan dikenakan tilang oleh polisi lalu diproses oleh pengadilan. Mekanisme penegakan hukum ini tentu akan berbeda jika yang menjadi dasar hukumnya secara perdata.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum: Tersangka DPO di Kasus KSP Indosurya Tetap Harus Ditahan Dahulu

Kuasa Hukum: Tersangka DPO di Kasus KSP Indosurya Tetap Harus Ditahan Dahulu

Whats New
Mulai Disosialisasikan, Begini Cara Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

Mulai Disosialisasikan, Begini Cara Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

Whats New
IHSG Melemah di Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

IHSG Melemah di Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

Whats New
Ini Alasan Nadiem Makarim Minta Kampus Bentuk Dana Abadi

Ini Alasan Nadiem Makarim Minta Kampus Bentuk Dana Abadi

Whats New
Saraswati Indoland Targetkan Marketing Sales Capai Rp 100 Miliar

Saraswati Indoland Targetkan Marketing Sales Capai Rp 100 Miliar

Whats New
Pertumbuhan Uang Beredar Melambat, Ini Penyebabnya

Pertumbuhan Uang Beredar Melambat, Ini Penyebabnya

Whats New
Nadiem Minta Kampus Negeri Bentuk Dana Abadi, Ada Insentif Rp 455 Miliar pada 2022

Nadiem Minta Kampus Negeri Bentuk Dana Abadi, Ada Insentif Rp 455 Miliar pada 2022

Whats New
Temui Ketua MUI, Hotman Paris Minta Maaf soal Promo Miras Holywings

Temui Ketua MUI, Hotman Paris Minta Maaf soal Promo Miras Holywings

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Kinerja Fintech Lending Masih Tertekan, Ini Penyebabnya

Kinerja Fintech Lending Masih Tertekan, Ini Penyebabnya

Whats New
Dua Tersangka Kasus KSP Indosurya Bebas, Perkaranya Tetap Berjalan

Dua Tersangka Kasus KSP Indosurya Bebas, Perkaranya Tetap Berjalan

Whats New
Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Whats New
Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Whats New
Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Whats New
Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.