Dongkrak Pendapatan Negara, Defisit APBN Tahun Depan Ditekan di Bawah 3 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskanuntuk mematok angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di bawah 3 persen. Itu tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) APBN 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, postur APBN tahun depan masih akan tetap defisit, seiring dengan masih dibutuhkannya kebijakan fiskal yang ekspansif dan terukur, guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional yang dihadapi oleh ketidakpastian global.

"Namun, pengelolaan pembiayaan untuk menutup financing gap tersebut akan dilakukan secara efisien, hati-hati/prudent, dan berkelanjutan," ujar dia, dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Pemerintah Ajukan Perubahan Postur APBN 2022, Begini Rinciannya

Pengelolaan pembiayaan tersebut juga akan diikuti oleh peningkatan pendapatan negara. Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan fiskal pendapatan negara ditargetkan tumbuh dalam kisaran 11,19 persen hingga 11,7 perseb.

Pada saat bersamaan, belanja negara juga masih akan mencapai 13,8 persen hingga 14,6 persen. Adapun kebijakan belanja negara tahun depan akan diarahkan untuk menghasilkan output yang dapat mendorong kondisi perekonomian nasional.

Dengan demikian, keseimbangan primer ditarget dapat mulai bergerak menuju positif, yakni di kisaran -0,46 persen hingga -0,65 persen produk domestik bruto (PDB).

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Rombak Postur APBN 2022, Ini Penyebabnya

Selain itu, defisit juga diarahkan kembali di bawah 3 persen, antara -2,61 persen sampai dengan -2,90 persen PDB, dan rasio utang tetap terkendali dalam kisaran 40,58 persen sampai dengan 42,42 persen PDB.

Dengan pengelolaan fiskal tersebut, pemerintah optimis pengangguran terbuka 2023 ditarget dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen dan angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen.

Selain itu, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Terakhir, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 103 sampai dengan 105 dan 106 sampai dengan 107.

Baca juga: Tiga Bulan Berturut-turut, APBN Surplus Lagi Rp 10,3 Triliun