Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Kompas.com - 23/05/2022, 19:42 WIB
Muhammad Choirul Anwar

Penulis


KOMPAS.com - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi salah satu pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota. Berapa tarif BPHTB 2022?

Terkait hal ini, informasi seputar dasar pengenaan BPHTB dan ketentuan mengenai BPHTB terutang perlu diperhatikan.

Pungutan BPHTB saat ini mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU BPHTB terbaru).

Baca juga: Apa Itu BPHTB? Pahami Pengertian, Subyek dan Obyek BPHTB

Dalam regulasi tersebut, Pasal 47 menyebutkan bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5 persen. Tarif BPHTB di masing-masing kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Dasar pengenaan BPHTB

Adapun dasar pengenaan BPHTB diatur pada Pasal 46. Disebutkan bahwa dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan obyek pajak.

Nilai perolehan obyek pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut:

  • harga transaksi untuk jual beli;
  • nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  • harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

Baca juga: Rumus Menghitung PPN, Pahami Cara Hitung Pajak Masukan dan Keluaran

Jika nilai perolehan obyek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan.

Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.

Adapun besarnya nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 80 juta untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB.

Baca juga: Cara Mengurus PBG Pengganti IMB Secara Online

Namun bila perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 300 juta.

Lebih lanjut, atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak yang diatur di atas.

Nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak tersebut ditetapkan dengan Perda di masing-masing kabupaten/kota.

Ketentuan BPHTB terutang

Pasal 48 regulasi ini memandatkan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak dengan tarif BPHTB.

Baca juga: Mengenal Pajak Karbon yang Diterapkan di Indonesia Usai PPN 11 Persen

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada. Itulah ketentuan mengenai BPHTB terutang.

Adapun Pasal 49 aturan yang sama berbunyi, saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

  • pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  • pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  • pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan pera-lihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  • pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  • pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  • pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  • pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Baca juga: Simak Kriteria Wajib Pajak Non-Efektif yang Tidak Wajib Lapor SPT

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Krakatau Posco Bantu Kembangkan SDM Unggul Industri Baja

Krakatau Posco Bantu Kembangkan SDM Unggul Industri Baja

Whats New
Kedapatan 'Illegal Fishing,' KKP Tangkap Kapal Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Kedapatan "Illegal Fishing," KKP Tangkap Kapal Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Whats New
Terapkan Tarif Dinamis, Kereta Cepat Whoosh Layani 2 Juta Penumpang

Terapkan Tarif Dinamis, Kereta Cepat Whoosh Layani 2 Juta Penumpang

Whats New
Kemenkop UKM Gelar Inabuyer Expo Mei 2024, Targetkan Kerja Sama UMKM hingga Rp 2 Triliun

Kemenkop UKM Gelar Inabuyer Expo Mei 2024, Targetkan Kerja Sama UMKM hingga Rp 2 Triliun

Whats New
Bumi Resources dan Anak Usaha Lakukan Reklamasi Lahan Pascatambang di Kalsel dan Kaltim

Bumi Resources dan Anak Usaha Lakukan Reklamasi Lahan Pascatambang di Kalsel dan Kaltim

Whats New
Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

Whats New
Pelaku Usaha: Industri Kripto RI Tidak dalam Posisi Sehat

Pelaku Usaha: Industri Kripto RI Tidak dalam Posisi Sehat

Whats New
Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali

Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali

Whats New
Klaim Asuransi Tumbuh 10,5 Persen, Allianz Life Sebut Ada Overutilisasi dari Rumah Sakit

Klaim Asuransi Tumbuh 10,5 Persen, Allianz Life Sebut Ada Overutilisasi dari Rumah Sakit

Whats New
Harga Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Indodax: Memicu Lahirnya 'OKB'

Harga Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Indodax: Memicu Lahirnya "OKB"

Whats New
Sri Mulyani Pastikan THR PNS, TNI-Polri Cair 100 Persen

Sri Mulyani Pastikan THR PNS, TNI-Polri Cair 100 Persen

Whats New
Brantas Abipraya Buka Lowongan Kerja Management Trainee, Simak Syaratnya

Brantas Abipraya Buka Lowongan Kerja Management Trainee, Simak Syaratnya

Work Smart
Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif KRL, Pengamat Berikan 5 Catatan

Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif KRL, Pengamat Berikan 5 Catatan

Whats New
Soal Aksi Boikot Produk Pro Israel, Hippindo: Itu Rugikan Bangsa Sendiri

Soal Aksi Boikot Produk Pro Israel, Hippindo: Itu Rugikan Bangsa Sendiri

Whats New
Pendanaan Industri Perusahaan Pembiayaan Masih Didominasi Pinjaman Bank

Pendanaan Industri Perusahaan Pembiayaan Masih Didominasi Pinjaman Bank

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com