Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Kompas.com - 24/05/2022, 21:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Institut Studi Transportasi (INSTRAN) menilai status ojek online (ojol) tidak perlu dilegalkan. Keberadaan ojol seharusnya menjadi status quo atau keadaannya sebagaimana adanya seperti saat ini.

Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Darmaningtyas mengatakan, kepopuleran ojol sebagai moda transportasi umum hanya bersifat transisi hingga pelayanan dan fasilitas transportasi umum lainnya lebih baik sehingga statusnya tidak perlu dilegalkan.

"Bagaimana dengan ojol yang ada sekarang ini? Ya sudah kondisi status quo saja. Kenapa kondisi status quo? Kalau pemerintah daerah maupun pusat bisa membangun sarana angkutan umum yang baik, secara otomatis pelan-pelan orang akan menggunakan angkutan umum. Nanti ada saatnya orang akan meninggalkan ojol," ujarnya saat RDP dengan Komisi V DPR terkait Revisi UU LLAJ, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Sudah Punya Ojol, Maxim Kini Berencana Bangun E-Commerce di Indonesia

Menurutnya, masyarakat memilih ojol sebagai sarana transportasi sehari-hari bukan karena tarifnya yang murah. Sebab, pada kondisi tertentu tarif ojol bisa 1,5 kali lipat dari tarif taksi reguler.

"Sewaktu-waktu tarifnya naik-turun jadi tidak murah. Karena itu mending distatus quokan lalu Pemda maupun Pusat kita dorong untuk bangun layanan angkutan umum yang baik," jelasnya.

Kemudian, kementerian yang menangani berbagai aspek dari ojol ini menurutnya terlalu banyak sehingga apabila status ojol dilegalkan maka akan menimbulkan masalah ke depannya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini mengatur regulasi perizinan aplikasi penyedia jasa ojol. Kemudian Kementerian Perhubungan menjadi regulator pergerakannya. Sedangkan penegakkan hukum di lapangan ada di ranah kepolisian.

Baca juga: Driver Ojol Demo, Kemenhub Janji Evaluasi Aturan Tarif Ojek Online

"Jadi sangat rumit kalau kita akan melegalisasikan ojol ini," kata dia.

Selama ini, pendapat publik terpecah menjadi dua, yaitu setuju melegalkan status ojol atau menolaknya dengan berbagai alasan.

Bagi kelompok yang pro melegalkan ojol menilai ojol dibutuhkan masyarakat daripada angkutan umum reguler, dapat membuka banyak lapangan kerja baru, dan membantu memperlancar mobilitas masyarakat dengan tarif yang lebih murah.

Sementara bagi kelompok yang menolak, seperti dirinya, menilai ojol hanya bersifat sementara hingga fasilitas transportasi umum yang tengah dibangun pemerintah selesai.

Selain itu, sepeda motor bukan moda transportasi umum karena tingkat keselamatannya rendah.

"Sepeda motor sebagai angkutan umum? kami tegas menolak karena dari tahun ke tahun sepeda motor menyebabkan kecelakaan," tegasnya.

Baca juga: Rating Driver Ojol Diberi Bintang 1, Apa Dampak dan Sanksinya?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Iming-iming Mendag Zulhas ke Produsen Migor: Ada Kompensasi Ekspor CPO, Asalkan...

Iming-iming Mendag Zulhas ke Produsen Migor: Ada Kompensasi Ekspor CPO, Asalkan...

Whats New
Partai Buruh Ajukan Judicial Review Revisi UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Partai Buruh Ajukan Judicial Review Revisi UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Whats New
Angkat Cinta Laura Jadi Komisaris, Perusahaan Ini Ganti Fokus Bisnis ke EBT

Angkat Cinta Laura Jadi Komisaris, Perusahaan Ini Ganti Fokus Bisnis ke EBT

Whats New
Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Whats New
Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Whats New
Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Spend Smart
Pesan Luhut ke Penjual Migor: Terdaftar di Simirah 2.0 atau PUJLE, Tak Bisa Lagi Main Harga...

Pesan Luhut ke Penjual Migor: Terdaftar di Simirah 2.0 atau PUJLE, Tak Bisa Lagi Main Harga...

Whats New
Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Whats New
Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Whats New
PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

Whats New
Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Rilis
Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Whats New
Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Earn Smart
Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Whats New
Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.