Cerminkan Ketidakpastian, Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 Dipatok 5,3-5,9 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok pertumbuhan ekonomi RI sebesar 5,3-5,9 persen pada tahun 2023.

Hal ini diutarakan Sri Mulyani ketika memberi tanggapan pemerintah atas KEM PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2023 dalam Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

"Mempertimbangkan potensi ekonomi domestik yang masih tinggi dan langkah antisipatif terhadap risiko global, pemerintah melihat cukup realistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diperkirakan tumbuh di kisaran 5,3-5,9 persen," ucap Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Baca juga: Inflasi Dipatok 2-4 Persen Tahun 2023, Sri Mulyani: Cukup Realistis...

Bendahara negara ini menuturkan, rentang proyeksi pertumbuhan ekonomi yang cukup lebar mencerminkan faktor ketidakpastian dan dinamika perekonomian global yang cukup tinggi.

Namun dia meyakini, pertumbuhan ekonomi tetap terakselerasi dengan mendorong implementasi agenda reformasi struktural terutama di bidang kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, dan perbaikan regulasi dan birokrasi.

Lalu, kinerja ekspor yang kuat diperkirakan masih akan bertahan. Teranyar pada April 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor mencapai 27,32 miliar dollar AS, naik 3,11 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan naik 47,76 persen (yoy).

Baca juga: Soroti Soal Pemulihan Ekonomi, Sri Mulyani: Tak Selalu Mulus dan Mudah

Nilai ekspor itu terus meningkat sejak Januari 2022. Pada Januari, pertumbuhannya sebesar 25,37 persen, kemudian naik 34,19 persen pada Februari, 44,37 persen pada Maret, dan 47,76 persen pada April 2022.

"Upaya untuk melakukan penguatan hilirisasi dan revitalisasi industri akan mendorong meningkatnya kinerja sektor manufaktur, dan pengembangan ekonomi digital akan memacu kinerja jasa modern khususnya sektor perdagangan dan informasi komunikasi," ucap dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi Digital RI Tertinggi di ASEAN

Secara berkepanjangan, investasi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan harga komoditas yang tinggi dan memanfaatkan akselerasi transformasi ekonomi.

Menurut dia, investasi publik, keberlanjutan PSN, dan pengembangan IKN akan mendorong pertumbuhan investasi sekaligus menciptakan stimulasi investor sektor swasta di masa depan.

"Kami sepakat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dari sisi domestik, kami memandang prospek pemulihan ekonomi nasional terus menguat berkaca pada efek komoditi boom tahun 2011 dan 2012," tandas Sri Mulyani.