Paradok Pajak dan Demokrasi

Sampai tersisa seadanya untuk lapisan paling bawah, yakni rakyat. Contoh sisa itu, misalnya, seorang anggota DPR menyumbang ini dan itu ke dapilnya.

Yang namanya sumbangan ya barang sisa. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia anggota DPR. Waktu belum jadi anggota DPR, ia biasanya tak begitu.

Padahal bukan itu toh yang diharapkan dari seorang wakil rakyat. Yang diharapkan adalah legislasi yang mewakili kepentingan rakyat (legislating), alokasi anggaran pada kebijakan-kebijakan yang mewakili kepentingan rakyat (budgeting), dan teriakan lantang kepada penguasa yang menyalahi aspirasi rakyat (controlling). Itulah yang seharusnya dilakukan wakil rakyat.

Anggota DPR semacam itu hanya berpikir bagaimana untuk terpilih kembali di laga selanjutnya, baik untuk tetap di posisi semula, atau untuk posisi lain yang lebih prestisius. Segala pemberiannya tentu perlu dihargai.

Setidaknya budaya timur mengajarkan kita begitu. Jika itu mengatasnamakan jabatan wakil rakyat, maka bukan begitu cara kerjanya.

Toh ia tidak dipilih untuk menyumbang, karena menyumbang adalah aksi perorangan.

Tapi nyatanya hanya itu yang mereka berikan untuk demokrasi dan untuk rakyat, karena hanya itu sisa anggaran negara yang Rp 2000 triliun lebih per tahun itu toh, yakni sumbangan.

Itu pun boleh jadi sisa gaji, tunjangan, dan penghasilan negara yang sah lainya yang dibayarkan negara, yang asalnya bisa sebagian dari pajak bisa pula dari utang negara atas nama rakyat.

Atau katakanlah dari sumbangan pihak ketiga (rekanan) yang sebelumnya telah mendapatkan alokasi dana proyek dengan jumlah berkali-kali lipat dari itu.

Jadi, pandemi ini memang memperjelas bagaimana demokrasi berlaku di sini. Ya, di sinilah tersangkutnya demokrasi itu hari ini. Anda memang bisa bilang apa? Memang sudah bayar pajak?