Dikritik Suka Potong Anggaran, Sri Mulyani: Ini Masalah Keterpaksaan...

Kompas.com - 07/06/2022, 20:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kerap memotong anggaran dengan cara melakukan realokasi hingga refocusing saat pandemi Covid-19, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (Pemda).

Pemotongan ini bertujuan untuk membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19, membantu warga miskin, hingga penyediaan vaksin. Tak heran, 40 persen dana desa pun ikut dimandatkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bendahara itu menyebut, realokasi anggaran dilakukan karena keadaan darurat dan keterpaksaan, bukan karena hobi atau jahil.

Baca juga: Sri Mulyani Kritik Pemda: Kalau Anggaran Dikurangi Dikit, Langsung Lumpuh

"Kami ngutak-ngatik tuh bukan (karena) hobi, Pak. Ini bukan jahil, bukan hobi, bukan juga. Ini karena masalah keterpaksaan dari sisi Indonesia dihadapkan pada prioritas yang memang memaksa kita untuk menggunakan seluruh instrumen yang ada," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama DPD RI di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan, anggaran dana desa yang dialokasi untuk BLT merupakan cara pemerintah menyediakan bantalan sosial.

Kala itu, kata dia, Pemda diminta memilih satu opsi di antara dua pilihan. Memilih dana desa diambil kembali oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan demi penanganan pandemi, atau dana tersebut tetap di tangan Pemda namun dialokasikan untuk BLT.

"Akhirnya yang dipilih yang kedua, sehingga memang untuk keseluruhan di Indonesia ya tadi, dibuat earmark dana desa sekian untuk BLT, sekian untuk vaksinasi, dan lain-lain," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengakui, pihaknya tak menjamin dana desa dan anggaran lainnya tidak direalokasi dan dilakukan refocusing. Sebab usai pandemi, dunia tengah dilanda krisis lanjutan akibat perang Rusia-Ukraina.

Baca juga: Sri Mulyani: Transparansi Anggaran RI Peringkat 1 Se-Asia Tenggara

Namun dia berjanji akan mengembalikan kewenangan dan otonomi Pemda untuk mengatur dana desa.

"Ini memang konsekuensi dari pilihan, sih. Jadi kalau menanyakan atau meminta supaya tahun depan jangan sampai diutak-atik lagi, kita juga berharap tidak ada yang menimbulkan alasan untuk utak-atik, gitu lho, Pak," seloroh Sri Mulyani.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.