Kompas.com - Diperbarui 16/06/2022, 07:23 WIB

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendaulat Zulkifli Hasan atau sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi yang terkena reshuffle kabinet pada Rabu, 15 Juni 2022.

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, sebelumnya merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2019-2024. Ia juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Pria kelahiran Lampung 31 Agustus 1962 itu dikenal sebagai politikus yang kenyang asam garam pengalaman politik. Duduk di kursi legislatif maupun eksekutif sudah pernah dirasakan olehnya.

Selama karier politiknya, Zulkifli Hasan juga sempat dikaitkan dengan beberapa kontroversi. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau.

Baca juga: Jadi Juragan Tanah di Solo, Ini Deretan Properti Milik Presiden Jokowi

Kasus korupsi ini menyeret mantan Gubernur Riau Annas Mamun yang terjaring OTT KPK pada September 2014. Sempat dua kali tak hadir, Zulkifli Hasan dipanggil KPK untuk menjelaskan alih fungsi hutan karena kapasitasnya sebagai Menteri Kehutanan saat izin tersebut keluar.

Kontroversi banyaknya alih fungsi hutan

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan yaitu sejak 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014. Sebelum Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan dijabat oleh MS Kaban.

Di era SBY tersebut sebagaimana dikutip dari data resmi KLHK, pemerintah sudah menerbitkan 2.312.603 hektar dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Di mana Zulkifli Hasan menjabat di tahun 2009-2014 dan MS Kaban 2004-2009.

Organisasi nirlaba Greenomics sempat merilis data, dari jumlah area pelepasan hutan di era dua periode SBY tersebut, sebanyak 1,64 juta hektare dikeluarkan di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Baca juga: Ramai Dibahas, Apa Kaitan Erick Thohir dengan Pemilik Saham GoTo?

Jumlah hutan yang dilepas untuk pelepasan kawasan hutan ini jauh lebih banyak dibandingkan era BJ Habibie (1998-1999) seluas 763.041 hektare, Abdurrahman Wahid (1999-2001) seluas 164.147 hektare, Megawati Soekarnoputri (2001-2004) seluas 3.702 hektare.

Sementara catatan KLHK sepanjang 2014-2020 atau di era Presiden Jokowi, jumlah pelepasan kawasan hutan yakni seluas 619.357 hektare. Jumlah kawasan hutan yang dilepas di era SBY hanya kalah dari Presiden Soeharto, di mana sepanjang 1984-1998 ada 3.468.801 hektare hutan yang dilepas pemerintah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akuisisi ASDP ke Penyeberangan Swasta Dinilai Positif untuk Perkuat Layanan

Akuisisi ASDP ke Penyeberangan Swasta Dinilai Positif untuk Perkuat Layanan

Whats New
Simak Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK Nakes yang Bakal Lolos

Simak Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK Nakes yang Bakal Lolos

Whats New
Ini Tiga Cara Kembalikan Kredibilitas Asuransi di Mata Masyarakat

Ini Tiga Cara Kembalikan Kredibilitas Asuransi di Mata Masyarakat

Whats New
Superindo Gandeng UGM dan Global Food Partners (GFP) Tingkatkan Ketersediaan Telur Bebas Kandang Sekat

Superindo Gandeng UGM dan Global Food Partners (GFP) Tingkatkan Ketersediaan Telur Bebas Kandang Sekat

Whats New
Sri Mulyani Pastikan Anggaran IKN Tak Berubah Meski UU IKN Direvisi

Sri Mulyani Pastikan Anggaran IKN Tak Berubah Meski UU IKN Direvisi

Whats New
Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal IV-2022 Bisa di Bawah 5 Persen

Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal IV-2022 Bisa di Bawah 5 Persen

Whats New
GOTO ARB 10 Kali Berturut-turut, Harga Sahamnya Diperdagangkan Rp 93 per Lembar

GOTO ARB 10 Kali Berturut-turut, Harga Sahamnya Diperdagangkan Rp 93 per Lembar

Whats New
Upaya BCA dan BRI Cegah Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Berkedok Penipuan Terulang

Upaya BCA dan BRI Cegah Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Berkedok Penipuan Terulang

Whats New
Masih Merah, IHSG Awal Sesi Tinggalkan Level 6.800

Masih Merah, IHSG Awal Sesi Tinggalkan Level 6.800

Whats New
Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik hingga 2024, Ini Rincian Tarifnya

Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik hingga 2024, Ini Rincian Tarifnya

Earn Smart
Fintech Lending Modalku Catat Produk Pinjaman Khusus Karyawan Tumbuh 600 Persen

Fintech Lending Modalku Catat Produk Pinjaman Khusus Karyawan Tumbuh 600 Persen

Whats New
Sri Mulyani Beberkan Nasib Aset Negara Rp 1.464 Triliun saat Ibu Kota Pindah ke IKN

Sri Mulyani Beberkan Nasib Aset Negara Rp 1.464 Triliun saat Ibu Kota Pindah ke IKN

Whats New
Aprindo Proyeksikan Ritel Bisa Tumbuh hingga 20 Persen Selama Nataru 2023

Aprindo Proyeksikan Ritel Bisa Tumbuh hingga 20 Persen Selama Nataru 2023

Whats New
Soal Beras, Mentan: Yang Masalah Bukan Impor atau Tidak, tapi Harga

Soal Beras, Mentan: Yang Masalah Bukan Impor atau Tidak, tapi Harga

Whats New
Lowongan Kerja Kedutaan Besar Norwegia untuk S1, Ini Syarat dan Cara Mendaftarnya

Lowongan Kerja Kedutaan Besar Norwegia untuk S1, Ini Syarat dan Cara Mendaftarnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.