Ekonomi Politik Kursi Komisaris BUMN

SECARA ekonomi politik, BUMN adalah lapangan pekerjaan sekaligus ATM berjalan bagi partai penguasa, yang akan menjadi salah satu sumber penghidupan politik partai selama menikmati masa kemenangan.

Pemenang kontestasi tidak saja dapat piala berupa Istana, tapi juga segala kuasa dan diskresi yang menyempil bersamanya, termasuk mengutak-atik managemen dan komisaris BUMN.

Oleh karena itu, posisi menteri BUMN akan diberikan kepada sosok yang bukan saja berjasa dalam proses pemenangan, tapi juga sosok yang memang bisa memberikan leverage ekonomi politik kepada kubu pemenang secara “terukur” (tanpa tersandung kasus hukum dan terbentur dinding politik)

Dalam perspektif ini, Erick Tohir adalah sosok yang ideal. Beliau berjasa dalam proses pemenangan Jokowi-Ma'aruf Amin (sebagai ketua Tim Pemenangan), yang sekaligus mempunyai latar belakang korporasi yang menarik, yakni bos Mahaka Group.

Erick pernah menjadi pemilik kesebelasan Inter Milan yang mendulang keuntungan besar di saat melepasnya, walaupun performa tim tersebut terbilang biasa-biasa saja selama berada di bawah kendalinya.

Artinya, Erick sebenarnya mempunyai track record yang cukup mumpuni untuk memperbaiki kinerja BUMN yang semakin morat-marit sejak 2016.

Tapi nampaknya publik harus banyak bersabar. Karena, menjadi menteri BUMN tidaklah sama persis dengan menjadi bos sebuah grup bisnis yang memiliki performa bagus.

Erick bisa saja tak berprestasi menonjol di posisi menteri BUMN karena faktor tarik-menarik kepentingan di lingkaran politik yang melatari eksistensi penguasa Istana.

Yang jelas, Erick tak akan seleluasa sebelumnya. Ada rambu-rambu politik yang tak boleh ditabrak, kalau Erick masih ingin tetap bertahan sebagai seorang menteri sekaligus seorang pembisik kelas satu Istana.

Misalnya soal jabatan komisaris dan direksi BUMN yang tak bisa begitu saja ditentukan oleh seorang menteri, tanpa memikirkan keberlanjutan kepentingan politik koalisi penguasa.