Pengamat: Ketimbang Bikin Tol Puncak Bogor, Mending di Titik Macet Dibuat Jalan Simpang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun jalan tol Puncak Bogor untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.

Namun, apakah jalan tol menjadi solusi yang tepat untuk mengurai kemacetan di kawasan wisata favorit warga DKI Jakarta ini?

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, mengatasi kemacetan di Puncak akan lebih efektif jika pemerintah melakukan penataan simpang atau jalan layang di titik-titik kemacetan.

Baca juga: Pemerintah Akan Bangun Jalan Tol hingga Cianjur untuk Atasi Kemacetan di Puncak Bogor

Penataan simpang

Saat ini, di kawasan Puncak terdapat 4-5 titik kemacetan, yaitu di jalan setelah lampu merah Gadog, simpang Megamendung, Pasar Cisarua, hingga kawasan Taman Safari.

"Di titik-titik macet itu dibuat jalan simpang, kaya Simpang Semanggi itu modelnya. Jadi di titik-titik kemacetan dibikin jalan layang," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (21/6/2022).

Selain itu, menurut dia, antisipasi kemacetan akan lebih efektif lagi jika pemerintah memperlebar jalan di kawasan tersebut agar dapat menampung lebih banyak kendaraan.

Namun, solusi pelebaran jalan ini memerlukan biaya pembebasan lahan yang cukup besar. Hal inilah yang membuat pemerintah lebih memilih membangun jalan tol untuk tuntaskan kemacetan.

"Penataan simpang mungkin lebih (bisa mencegah macet) tapi yang lebih bagus itu pelebaran jalan tapi kan alasannya selalu mahal," jelasnya.

Baca juga: Seputar Proyek Tol Puncak Bogor: Panjang, Rute dan Jadwal Pembangunan

Dampak pembangunan jalan tol Puncak Bogor

Menurut dia, pembangunan jalan tol di kawasan Puncak masih berpotensi menimbulkan dampak yang tidak dapat dihindari, alih-alih menyelesaikan kemacetan di kawasan tersebut.

Pembangunan jalan tol dikhawatirkan berdampak ke perekonomian warga sekitar yang selama ini menggantungkan pendapatan sehari-hari dari pendatang.

Oleh karenanya, Trubus meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperhitungkan kembali dampak pembangunan jalan Tol Caringin-Cianjur ke masyarakat sekitar kawasan Puncak.

"Ini juga baru wacana, usulan. Kalau mau jalan tol harus diperhitungkan juga karena kan jaraknya cuma 18 km. Kalau bikin tol dampaknya akan membuat orang tidak mengunjungi Puncak malah (jalan) terus. Nanti puncaknya jadi sepi kan, dampaknya ke penjual-penjual di situ," tuturnya.

Baca juga: Jalan Tol Puncak Bogor Dinilai Bisa Mematikan Ekonomi Warga Setempat

Diberitakan sebelumnya, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR memaparkan 3 solusi untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak Bogor.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, solusi pertama dengan melakukan pelebaran jalan. Tetapi hal tersebut terkendala dengan lahan yang sekarang sudah mahal.

Solusi kedua yakni penataan simpang. Berdasarkan hasil penilaian, ada empat atau lima simpang yang menjadi titik kemacetan di jalur tersebut.

Solusi yang ketiga dengan membangun jalan bebas hambatan (jalan tol) dari Caringin menuju Puncak. Itulah alasan di balik tercetusnya proyek Jalan Tol Puncak.

Anggota Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan dukungannya mengenai dibukanya ruas baru jalan tol menuju Puncak Bogor.

"Kita sepakat seluruh tim rombongan Komisi V setelah mendengarkan penjelasan dari Ditjen Bina Marga bahwa solusi satu-satunya kita mesti bangun Jalan Tol mulai dari Caringin - Cisarua - Gunung Mas dengan panjang 18 Km. Kita berharap ini bisa dimulai prosesnya di 2022 dan segera difungsikan," terang Lasarus saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI Bersama Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Jumat (3/6/22).