Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ini Kata Kemenaker

Kompas.com - 24/06/2022, 14:36 WIB
Ade Miranti Karunia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengatakan, sebelum diketok palu oleh DPR RI, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) ini harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

Menurut dia, tidak semua perusahaan bisa menerapkan aturan cuti melahirkan 6 bulan dan cuti suami 40 hari karena bakal berpengaruh terhadap kinerja korporasi. Untuk itu kata Dita, DPR sebaiknya melibatkan para pengusaha dalam pembahasan RUU KIA.

"Ya kita harus mendengarkan juga aspirasi dunia usaha. Jangan lupa, dunia usaha itu beragam. Ada yang skala aset dan omzetnya besar, ada yang menengah ada yang kecil. Ada yang produktivitasnya tinggi, ada yang biasa-biasa, ada yang malah rendah. Membuat regulasi kan tidak bisa pukul rata diasumsikan bahwa semua siap dan mampu," katanya kepada Kompas.com, Jumat (24/6/2022).

Baca juga: Kadin Usul Cuti Melahirkan Minimal 3 Bulan, Minta DPR Pertimbangkan Dampaknya ke Upah Pekerja Perempuan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun hingga kini belum dilibatkan dalam pembahasan RUU KIA tersebut. Namun untuk saat ini, lanjut Dita, Kemenaker masih terus mengawasi pelaksanaan cuti hamil maksimal 3 bulan yang telah diatur melalui UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

"Menurut saya kita teliti saja dulu seberapa tinggi kepatuhan pelaksanaan aturan cuti 3 bulan seperti yang saat ini ada di aturan. Jangan sampai untuk yang 3 bulan pun masih belum optimal, sudah kita naikkan ke 6 bulan," ucapnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani terus berupaya meloloskan RUU KIA menjadi UU. Menurut Puan Maharani, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022, sehingga diharapkan bisa segera selesai dan disahkan jadi UU.

Menurut dia, RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia. Dia bilang, salah satu pasal yang vital adalah jatah cuti melahirkan hingga 6 bulan bagi pekerja wanita. Jika disahkan, RUU ini KIA ini akan merevisi UU Ketenagakerjaan yang lama yang hanya membolehkan cuti melahirkan maksimal 3 bulan.

Cucu Presiden Soekarno ini menyebutkan, dalam RUU KIA, istri yang mendapat cuti melahirkan juga tetap bisa mendapatkan haknya berupa gaji maupun hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga: Pengusaha Pusing Wacana Cuti Melahirkan 6 Bulan, Status Pekerja Bakal Disiasati Jadi Kontrak

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com