Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Punya Hutan Luas tapi Setoran ke Negara Minim, Sri Mulyani: Only Rp 5 Triliun

Kompas.com - 29/06/2022, 11:26 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Antara

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan komposisi sektor kehutanan hanya Rp 5,66 triliun terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang pada 2021 mencapai Rp 452 triliun.

“Dari sisi penerimaan negara terutama PNBP kontribusi dari sektor ini Rp 5,6 triliun. Ini tidak terlalu banyak kalau dibandingkan total PNBP kita Rp452 triliun,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (29/6/2022).

Menurut dia, kontribusi sektor kehutanan yang hanya Rp 5,66 triliun ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dan perlu dibenahi mengingat Indonesia memiliki hutan tropis yang bahkan sudah menjadi hutan industri.

Secara rinci, komposisi PNBP sektor kehutanan dari tahun ke tahun meliputi Rp 4,19 triliun pada 2016, Rp 4,62 triliun pada 2017, Rp 5,17 triliun pada 2018, Rp 5,57 triliun pada 2019, Rp 4,63 triliun pada 2020 dan Rp 5,66 triliun pada 2021.

Baca juga: Garuda Ubah Strategi Bisnis, Mau Fokus Jadi Jago Kandang

Kontribusi sektor ini juga sangat sedikit terhadap ekonomi yaitu hanya 0,66 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 112 triliun pada 2021.

“Jadi kalau kehutanan only (cuma) Rp 5 triliun it doesn’t sound right. Kita harus punya sense seperti ini supaya kita memahami ini value-nya is about what?,” katanya.

Ia menjelaskan beberapa pembenahan harus dilakukan termasuk mengenai regulasi, institusi bahkan tata kelola sehingga sektor kehutanan dapat lebih berkontribusi perekonomian.

Ia mengatakan,beberapa tantangan PNBP sumber daya alam (SDA) kehutanan antara lain meliputi adanya dominasi dari basis kayu yang masih cukup tinggi.

Baca juga: Daftar 11 Daerah yang Wajibkan Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina per 1 Juli

Selain itu, pengawasan juga perlu diperbaiki dan ditingkatkan seperti memanfaatkan kemajuan teknologi maupun mempererat sinergi dan kolaborasi antarinstansi.

Ia menegaskan, banyaknya instansi dalam bidang pengawasan bukan menjadi hambatan namun justru merupakan peluang untuk semakin memperketat penegakan pengawasan.

Berbagai instansi yang dimaksud antara lain adalah kepolisian, kejaksaan dana aparat penegak hukum lainnya.

“Nah it is about coordination, bukannya lebih banyak aparat dan institusi malah semakin lemah, itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus mampu mengoptimalisasi potensi termasuk aset yang dinilai masih idle sehingga sektor kehutanan dapat menjadi penopang ekonomi nasional.

Baca juga: Banyak Warga Masih Bingung, Beli Pertalite dan Solar Bayarnya Wajib Pakai MyPertamina?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terapkan Ekonomi Sirkular, Aqua Gandeng Ikatan Pemulung

Terapkan Ekonomi Sirkular, Aqua Gandeng Ikatan Pemulung

Whats New
Inflasi Medis Kerek Pembayaran Klaim AXA Financial Indonesia

Inflasi Medis Kerek Pembayaran Klaim AXA Financial Indonesia

Whats New
Wirausaha Muda Butuh Tingkatkan Kompetensi, Program Bimbingan Jadi Solusi

Wirausaha Muda Butuh Tingkatkan Kompetensi, Program Bimbingan Jadi Solusi

Whats New
Terbang ke Jepang, Menhub Bahas MRT Jakarta hingga Pelabuhan Patimban

Terbang ke Jepang, Menhub Bahas MRT Jakarta hingga Pelabuhan Patimban

Whats New
Forum APEC SMEWG, Menteri Teten Ajak Tingkatkan Kolaborasi terkait UKM

Forum APEC SMEWG, Menteri Teten Ajak Tingkatkan Kolaborasi terkait UKM

Whats New
Ekonom Sebut Program Gas Murah Berisiko Bikin Defisit APBN

Ekonom Sebut Program Gas Murah Berisiko Bikin Defisit APBN

Whats New
Hartadinata Abadi Bakal Tebar Dividen Rp 15 Per Saham

Hartadinata Abadi Bakal Tebar Dividen Rp 15 Per Saham

Whats New
Penjelasan DHL soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Penjelasan DHL soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Whats New
Stok Lampu Bisa Langka gara-gara Implementasi Permendag 36/2023

Stok Lampu Bisa Langka gara-gara Implementasi Permendag 36/2023

Whats New
IHSG Ditutup Naik 63 Poin, Rupiah Menguat di Bawah Level 16.200

IHSG Ditutup Naik 63 Poin, Rupiah Menguat di Bawah Level 16.200

Whats New
Jam Operasional Pegadaian Senin-Kamis, Jumat, dan Sabtu Terbaru

Jam Operasional Pegadaian Senin-Kamis, Jumat, dan Sabtu Terbaru

Whats New
Bos BI Optimistis Rupiah Bakal Kembali di Bawah Rp 16.000 Per Dollar AS

Bos BI Optimistis Rupiah Bakal Kembali di Bawah Rp 16.000 Per Dollar AS

Whats New
Mendag Ungkap Penyebab Harga Bawang Merah Tembus Rp 80.000 Per Kilogram

Mendag Ungkap Penyebab Harga Bawang Merah Tembus Rp 80.000 Per Kilogram

Whats New
Hadapi Tantangan Perubahan Iklim, Kementan Gencarkan Pompanisasi hingga Percepat Tanam Padi

Hadapi Tantangan Perubahan Iklim, Kementan Gencarkan Pompanisasi hingga Percepat Tanam Padi

Whats New
Panen Ganda Kelapa Sawit dan Padi Gogo, Program PSR dan Kesatria Untungkan Petani

Panen Ganda Kelapa Sawit dan Padi Gogo, Program PSR dan Kesatria Untungkan Petani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com