[POPULER MONEY] RI "Lobi-lobi" China, Jepang, Korsel | Ongkos Tahan Harga BBM-Listrik Sangat Besar

1. RI “Lobi-lobi” China, Jepang hingga Korsel, Bahas Apa?

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tanah air melalui “lobi-lobi” ke beberapa negara di Asia.

Pekan ini, Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri mengunjungi China, Jepang hingga Korea Selatan untuk meningkatkan kerja sama antar negara.

“Bersama rekan-rekan menteri, kami mendampingi Presiden Jokowi melawat ke China, Jepang, dan Korea Selatan. Kami membahas kerja sama berbagai bidang untuk meningkatkan perekonomian. Insyaallah hasil dari perjalanan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengutip Instagram, Kamis (28/7/2022).

Selengkapnya klik di sini. 

2. Sri Mulyani: Ongkos Menahan Harga BBM-Listrik Tidak Naik Sangat Besar

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ongkos menahan harga bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik tidak naik sangat besar. Hingga Juni 2022, pemerintah telah membayarkan kompensasi listrik dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 104,8 triliun.

Angka ini jauh lebih besar dari anggaran semula di APBN 2022 yang sebesar 18,5 triliun. Ia menjelaskan, anggaran kompensasi listrik dan BBM kini ditetapkan menjadi sebesar Rp 293,5 triliun, atau bertambah Rp 275 triliun dari besaran anggaran kompensasi awal.

Penambahan anggaran ini telah disetujui DPR RI yang kemudian dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

"Dari Rp 18,5 triliun ditambah Rp 275 triliun itu, kami sudah bayarkan Rp 104,8 triliun, jauh lebih besar dari anggaran semula," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (27/7/2022).

Selengkapnya klik di sini. 

3. China Minta RI Tanggung Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, KCIC: Kami Tunggu Keputusan Pemerintah

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menanggapi permintaan China Development Bank (CDB) agar Pemerintah Indonesia turun tangan menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry mengatakan, besaran pembiayaan pembengkakan tersebut merupakan keputusan komite kereta cepat yang diketuai oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan beranggotakan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan hingga Kementerian Perhubungan.

Ia mengatakan besaran pembiayaan tersebut harus melalui reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini sesuai dengan Pepres Nomor 93 Tahun 2021. Hingga saat ini kami PT KCIC masih menunggu keputusan tersebut," kata Rahadian saat dihubungi, Kamis (28/7/2022).

Selengkapnya klik di sini.