Menaker Minta Ketum PAPPRI Baru Lawan Diskriminasi hingga Pelecehan di Dunia Permusikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI) mampu menjalankan tugasnya dan membawa kemajuan nyata bagi kesejahteraan para pekerja musik.

Ida berkata, para pekerja seni musik sering mengalami masalah mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi terutama pada pekerja perempuan. Hal ini ia tuturkan saat mengikuti pelantikan dan pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di Jakarta.

"Saya yakin dengan pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus membuktikan komitmennya untuk melawan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan Indonesia," katanya, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Menaker: Masalah Pemberdayaan Perempuan Tak Bisa Diselesaikan Hanya oleh Regulasi!

Lebih lanjut kata Menaker, kesenian di Indonesia tak pernah kekurangan jumlah perempuan. Namun, adanya PAPPRI sebagai wadah yang menghimpun para pekerja seni di bidang musik, menjadi angin segar yang membawa harapan bagi perbaikan kesejahteraan serta kesetaraan bagi para anggotanya.

Ia pun mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang juga diisi dengan penghargaan kepada para pemusik legendaris Tanah Air. Hal ini, sambung Menaker, menunjukkan komitmen PAPPRI untuk terus memberi perhatian dan penghargaan kepada para artis dan pekerja musik yang telah berkontribusi besar bagi dunia permusikan di Indonesia.

Baca juga: Angkatan Kerja Perempuan Masih Rendah, Menaker: Budaya Patriarki Masih Mengakar

Kesempatan yang sama, Ketua Umum PAPPRI Tony Wenas yang terpilih dalam sambutannya mengatakan, pihaknya akan bermitra dengan pemerintah dalam mengurus para musisi dan penyanyi di Indonesia.

Demi meningkatkan kesejahteraan para musisi. Termasuk dalam memerangi segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan Indonesia.

"Kita akan bermitra dengan pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan para pekerja seni musik. Sebab tak dipungkiri, pekerja seni sering mengalami masalah mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi, terutama pada pekerja perempuan," ujar Tony.

Baca juga: TKI ke Malaysia Disetop Sementara, Menaker: RI Tunggu Malaysia Klarifikasi dan Tutup SMO