Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran yang diterima pada tahun 2023 sebesar Rp 125,2 triliun.

Angka ini naik sedikit dari total anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2022 sebesar Rp 110,7 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dari jumlah anggaran tahun 2023 tersebut, sebanyak Rp 20,8 triliun merupakan anggaran untuk dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Total IKN untuk yang prasarana dasar di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) itu ada Rp 43 triliun dari tahun 2022 sampai tahun 2024," ucap Basuki dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Ia menjelaskan, total kebutuhan anggaran sebanyak Rp 43 triliun tersebut akan dipenuhi dalam rentang waktu tahun 2022 hingga 2024.

"Tahun 2022, karena jaraknya hanya 5 bulan, maka dibutuhkan Rp 5,4 triliun," ujar dia.

Selanjutnya, Basuki menyebut, anggaran IKN di tahun 2023 sudah disiapkan Rp 20,8 triliun. Sedangkan sisanya akan dialokasikan pada anggaran tahun 2024.

Baca juga: Uangnya Sudah Ada, Pembangunan IKN Dimulai Bulan Depan

Target kerja PUPR 2023

Selain fokus pada pembangunan IKN, Kementerian PUPR juga memiliki target kerja pada tahun 2023. Basuki menyampaikan, pemerintah masih dalam proses penyelesaian pembangunan jalan tol sepanjang 297 km pada 12 ruas jalan untuk memenuhi rencana strategis nasional jalan sampai tahun 2024 sepanjang 1.565 km.

Adapun rincian pembangunan jalan tol adalah pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (Kutanegara-Taman Mekar) 19,4 km, Kayuagung-Palembang-Betung seksi 2 dan 3 69,2 km, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 3 dan 4 (Tebing Tinggi-Pematang Siantar) 58 km, dan Pasuruan–Probolinggo Seksi 4 (Probolinggo Timur – Gending) 8 km.

Baca juga: Menteri PUPR: Lelang Proyek Kawasan Inti IKN Rampung Agustus Tahun Ini

Selanjutnya, pemerintah menargetkan penyelesaian 13 bendungan dari total penyelesaian 61 bendungan pada tahun 2024. Hal itu sejalan dengan target lain Kementerian PUPR untuk membangun jaringan irigasi seluas 6.900 hektar pada tahun depan.

Tak sampai di sana, Kementerian PUPR juga bakal membangun 4.575 unit rumah susun, 3.360 unit rumah khusus, 27.825 unit PSU, dan 147.650 unit bantuan rumah swadaya.

Agenda kerja Kementerian PUPR tahun 2023 juga termasuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 220.000 unit, SBUM sebanyak 220.000 unit, SSB sebanyak 754.004 unit, dan Tapera sebanyak 54.924 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34,2 triliun.

"Jadi selain APBN PUPR sebesar Rp 125,2 triliun, PUPR juga diberi tanggung jawab untuk pembangunan rumah subsidi sebesar Rp 34,2 triliun yang dikelola oleh BUN," tandas dia.